Menakar 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI dalam Radar DPRD, Orang Lingkaran Jokowi Punya Peluang Besar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI JAkarta telah mengantongi tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang bakal disetorkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nama-nama itu terpilih berdasarkan hasil rapat pimpinam gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022) sekitar pukul 15.00 WIB.

Ketiga nama yang dimaksud yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Ketiga nama itu akan menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, yang akan purnatugas pada 16 Oktober 2022.

Kemudian, Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengangkat Pj gubernur DKI Jakarta. Selain DPRD, Kemendagri juga akan menyetorkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI kepada Presiden.

Baca juga: 3 Nama Calon Pj Gubernur Usulan DPRD DKI: Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar

Syarat Politik Jadi Kunci

KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai apabila melihat kapasitas, kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak, seluruh calon tersebut memenuhi kriteria tersebut.

Namun, Adi menilai ketika berbicara tentang Pj Gubernur itu ada persyaratan administratif dan politik yang harus dipenuhi. Misalnya, mereka harus dipastikan setara dengan pejabat eselon satu.

"Selain itu, tentu harus ada syarat politiknya. Jadi, percuma punya kapasitas dan kompetensi kalau tidak memiliki penetrasi politik ke dalam (pemerintah pusat)," ujar Adi kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Pimpinan DPRD Akui Tak Intervensi Proses Pemilihan Nama Calon Pj Gubernur DKI

Selain itu, PJ Gubernur DKI juga harus lihai dalam menerjemahkan kebijakan politik pemerintah pusat. Pasalnya, kata Adi, selama ini Anies kerap menunjukkan pertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kendati demikian, kata Adi, pada akhirnya yang bisa mengeksekusi Pj Gubernur itu pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menakar Kekuatan Masing-masing Calon

Dok. Kemendagri Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Adi melihat kecenderungan nama Bahtiar cukup diunggulkan untuk bisa mengisi posisi Anies Baswedan sebagai Pj Gubernur. Meskipun tidak berada dalam lingkaran istana, Bahtiar dinilai menempati posisi yang cukup seksi di Kemendagri.

Baca juga: Besok, DPRD DKI Setorkan 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI ke Kemendagri

Sebelum menduduki posisinya saat ini, Bahtiar pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

"Bahtiar pengalaman birokrasinya cukup panjang dan seorang teknokrat," tutur Adi.

Kompas.com/ Dian Erika Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Kendati demikian, Adi menilai posisi Heru tidak bisa dipandang sebelah mata. Heru, kata Adi, cukup kuat untuk bersaing dengan Bahtiar untuk menempati posisi Pj Gubernur.

"Apapun judulnya, Heru berada di inner circle kekuatan pemerintah saat ini. Itu menjadi variabel yang tebal. Itu yang saya sebut sebagai syarat politik," kata Adi.

Selain punya pengalaman yang banyak, Adi melihat Heru memiliki posisi kuat karena dekat dengan orang dalam pemerintha pusat. Menurut Adi, Heru memiliki semua kriteria yang dibutuhkan sebagai Pj Gubernur.

"Heru orangyang pernah di Jakarta. Dia juga mantan Wali Kota Jakarta Utara. Sekarang Heru berada di istana kepresidenan," ujar Heru.

Baca juga: Sekda DKI Digadang-gadang Jadi Calon Pj Gubernur Jakarta, Ini Tanggapan Anies

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021)

Tak kalah kuat, Marullah juga memiliki kapasitas yang cukup mumpuni sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, kata Adi, Marullah dikenal sebagai putra Betawi.

"Apalagi Marullah sekarang menjabat sebagai Sekda, paling mengerti Jakarta," ujar Adi.

Marullah bukanlah orang baru di dunia pemerintahan. Dia saat ini menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan sejak 5 Juni 2018.

Pria yang lahir pada 27 November 1965 ini merupakan putra asli Betawi. Marullah telah mendedikasikan hidupnya sebagai seorang birokrat di lingkungan Pemprov DKI sejak tahun 1996.

Selain menjadi Sekda, Marullah pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan. Jabatan Plt diberikan batas waktu sampai 18 April 2021.

Baca juga: DPRD DKI Bakal Pilih Calon Pj Gubernur DKI dalam Rapimgab, 4 Nama Pernah Mencuat: Kasetpres Jokowi hingga Sekda DKI

Nama Juri Ardiantoro Terdepak dari Radar DPRD

DOK. Kemendagri Ketua Timsel Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Juri Ardiantoro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR.

nama Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro hanya diusulkan tiga kali. Hal itu membuat Juri tersingkir menjadi calon Pj Gubernur.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan ada sejumlah faktor yang membuat nama Juri tersingkir.

"Dulu nama Juri selalu masuk. Entah siapa pertama kali yang meng-endorse, nama Juri selalu masuk dalam empat nama yang dinilai memiliki kriteria dan kapasitas kompetensi," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Adi berpandangan Juri terdepak jadi calon Pj Gubernur lantaran tak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Juri telah didapuk menjadi Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Baca juga: Nama Juri Ardianto Tersingkir dari Radar Pj Gubernur DKI, Pengamat Ungkap Faktornya

Sebelum menjabat Deputi IV KSP, Juri merupakan Ketua KPU pada 2016-2017 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.

"Juri kan hanya Komisioner KPU dan langsung (ditarik) ke KSP, tho. Namun, beda dengan calon lain yang pernah di Jakarta dan punya pengalaman birokrasi yang panjang," tutur Adi.

Menurut Adi, Juri relatif tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut. "Sepertinya itu yang membuat DPRD mengeliminasi nama Juri dalam radar usulan mereka ke pemerintah," kata Adi.