Ketika Depok Terseret Perseteruan PDI-P dan PKS soal Kenaikan Harga BBM, Prestasi Wali Kota Dipertanyakan...

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menantang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menunjukkan keberhasilan kepala daerah yang diusung PKS.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto PDI-P tentang Prestasi Depok, Wali Kota Idris Pamerkan Sejumlah Pencapaian...

Di Kota Depok, berdasarkan penelusuran Kompas.com, terdapat beberapa spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang di Jalan Raya Juanda dan Jalan Tole Iskandar.

Spanduk tersebut bertulisan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi! Jangan Bikin Rakyat Tambah Sengsara".

Tak hanya itu, terpasang juga wajah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari PKS Mahfudz Abdurrahman dalam spanduk tersebut.

Prestasi kepala daerah Depok dipertanyakan...

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, menurut Hasto, sebelum mengkritik kebijakan pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik terlebih dahulu.

Hasto kemudian mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Depok Ikravany Hilman pun mempertanyakan alasan PKS memasang spanduk, poster, baliho berisi penolakan kenaikan harga BBM secara masif.

Kader PKS bahkan melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

"Sebetulnya gini, nanti kita buktikan. Ini memang kepedulian murni PKS terhadap rakyat kecil, atau oportunisme politik memanfaatkan situasi (kenaikan harga BBM)," kata Ikravany, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Hasto PDI-P Pertanyakan Prestasi Depok, Wali Kota Idris Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

Menurut Ikravany, respons Hasto Krisyanto terhadap sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM merupakan upaya untuk mengungkapkan motif partai tersebut.

"Ini kan menguji sebenarnya bahwa ini karakter dari kritik ini apa? Kepedulian pada rakyat kecil atau oportunisme politik," ujar Ikravany.

Respons Wali Kota Depok...

M Chaerul Halim Mohammad Idris, saat menjadi Wali Kota Depok, menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum terkait pernyataan Jabodebek digabung jadi Jakarta Raya. Hal itu disampaikan Idris di Gedung Pramuka Depok pada Rabu (20/7/2022).