Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Kompas.com - 29/09/2022, 14:19 WIB
Muhammad Naufal,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku bakal mendukung Pemerintah Pusat jika hendak mencabut status pandemi Covid-19 dan menggantinya menjadi endemi.

Menurut dia, pencabutan status pandemi Covid-19 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Ya, itu (pencabutan status pandemi menjadi endemi) kan diserahkan ke Pemerintah Pusat. Kewenangan ada di Pemerintah Pusat, bukan Pemprov (DKI)," tegas Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Di sisi lain, politisi Gerindra itu mengaku akan mendukung dan menyesuaikan program-program penunjang pencabutan status pandemi Covid-19.

"Kami akan dukung dan melaksanakan apapun kebijakan dari Pemerintah Pusat (terkait pencabutan status menjadi endemi)," sebutnya.

Baca juga: Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polres Jaksel atas Dugaan KDRT

Riza menambahkan, terkait penanganan pandemi Covid-19, Pemprov DKI selalu menjadi yang terdepan.

Penanganan yang dimaksud termasuk pelaksanaan tes PCR, pemberian vaksinasi Covid-19, dan pembagian sembako.

"Mengenai pandemi (Covid-19), selama ini kan kami berada terus di bagian garda terdepan. Mulai dari PCR, vaksinasi (Covid-19) membagikan paket sembako, semua pengendalian Covid-19 kami laksanakan," urai Riza.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro sempat mengatakan, hingga saat ini organisasi kesehatan dunia atau WHO belum mencabut status pandemi Covid-19.

Sebab, masih banyak negara yang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Laporan Lesti Kejora Terkait KDRT Diterima, Polisi Segera Panggil Rizky Billar

"Status pandemi memang belum dicabut oleh WHO karena masih banyak negara lain yang mengalami lonjakan kasus Covid-19," ujar Reisa dalam keterangan pers di Istana Negara pada Jumat (20/5/2022).

Dia menyebutkan, salah satu negara yang menyita perhatian karena mengalami lonjakan kasus Covid-19 saat itu adalah Korea Utara.

Di negara tersebut, jumlah kasus konfirmasi positif harian mencapai lebih dari 230.000 per hari.

Lonjakan ini terjadi setelah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19 terjadi di dunia.

Kondisi ini terjadi selama sepekan terakhir dan menyebabkan Korea Utara menempati peringkat pertama penambahan kasus positif Covid-19 terbanyak di dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com