Entaskan Kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI Perlu Masukan DPRD, Polda hingga Forkopimda

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI masih mencari formula yang tepat untuk mengentaskan kemacetan di Ibu Kota.

Heru menyatakan bakal berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terlebih dulu.

"Perlu komunikasi dengan rekan DPRD, masukan-masukannya. Yang berikutnya tentunya berkomunikasi dengan Forkopimda, dengan Polda, untuk mengurangi kemacetan," kata Heru usai paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (17/10/2022).

Heru mencontohkan hal yang sama juga dilakukan saat Pemprov DKI berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ketika ada potensi hujan lebat atau banjir.

Baca juga: Transportasi Publik Saja Tidak Cukup Atasi Kemacetan Jakarta

"Ketika ada genangan-genangan banjir, kami contoh kecil bisa bekerja bersama dengan BMKG, kan sudah diketahui, 'Pak mau hujan lebat'," ujar Heru.

Heru juga menegaskan bahwa Pemprov DKI berencana mengurangi u-turn atau putaran U untuk mengurangi macet di Ibu Kota.

"Programnya mungkin mengurangi u-turn," kata Heru.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana menambah jalan satu arah. Namun, rencana itu perlu dikaji lagi.

"Menambah satu arah di waktu-waktu tertentu, bisa pagi sore, dan itu kan perlu komunikasi dengan masyarakat, perlu komunikasi dengan rekan DPRD, masukan-masukannya," ujar Heru.

Baca juga: Solusi Heru Budi Atasi Macet Jakarta: Kurangi U-Turn dan Perbanyak Jalan Satu Arah

Sebelumnya, Heru berujar bahwa dia akan menjalankan aturan selurus-lurusnya usai dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Ia akan bekerja sesuai rancangan pembangunan daerah (RPD) yang telah disusun Anies.

"Pak Anies menyampaikan RPD (rancangan pembangunan daerah), nanti kami rinci dan tentunya permulaannya permulaan yang bagus. Untuk kebaikan masyarakat, saya pasti akan melanjutkan," ujar Heru kepada wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin.

Heru menambahkan, pihaknya juga menggarisbawahi poin-poin yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara pelantikan tersebut.

Baca juga: Ingin Bahas Polemik Banjir Kiriman, Heru Budi Hartono Akan Temui Menteri PUPR

"Tentunya tadi Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan ke dalam program 2023," kata Heru.

Heru yang sebelumnya menjabat kepala Sekretariat Presiden RI ditunjuk sebagai Pj gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

Ia terpilih dari tiga kandidat, dua kandidat lainnya yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah.

Dengan penunjukan itu, Heru bakal menjabat sekitar dua tahun, hingga Pilkada DKI berlangsung pada November 2024, serentak dengan daerah lain.