Ratusan Tahun Pasang Surut Kebijakan Penanganan Banjir di Jakarta...

Dalam wawancara dengan harian Kompas, Restu Gunawan mengatakan sistem kanal tak berhasil karena topografi Jakarta datar sehingga air tak mengalir secara gravitasi.

Sedimentasi lumpur dan sampah juga menyebabkan aliran air tak lancar. “Pengendalian banjir dengan pembangunan kanal atau saluran hanya mampu mengurangi beban banjir sesaat,” kata Restu.

Pembangunan serampangan justru menabung banjir

Pada masa kemerdekaan, pembangunan masif tanpa mengindahkan risiko banjir. Ibaratnya, masa itu menabung banjir yang dituai generasi kini.

Pengembangan kota merenggut lahan-lahan resapan tanpa dibuat ganti yang setara. Pembangunan Gelora Senayan seluas 300 hektar, misalnya, memindahkan sekitar 60.000 jiwa ke kawasan-kawasan resapan seperti Tebet, Mampang, Setiabudi, dan Kebayoran Lama

Padahal, oleh Pemerintah Belanda, daerah-daerah itu menjadi daerah penggenangan untuk menampung luapan air kali sekitarnya seperti Kali Krukut dan Ciliwung.

Baca juga: Basarnas Terjunkan Personel Pantau Titik Banjir Jakarta dan Evakuasi Warga

Akibatnya saat ini, setiap ada hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama, daerah itu selalu rawan banjir.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi mengatakan, diperlukan satu kepemimpinan yang mampu menuntaskan akar masalah banjir Jabodetabek dari hulu sampai hilir.

Untuk menuntaskan akar masalah banjir, lanjut Erman, artinya perlu ada pengembalian atau penggantian lahan resapan, waduk dan situ hingga daya tampung 20 kali di Jabodetabek.

Yang pasti hingga saat ini, pelaksanaan kebijakan dan rencana penanggulangan banjir Jakarta, masih terputus-putus dari satu rezim gubernur ke rezim gubernur lain.

Belum ada kebijakan mengatasi banjir yang konsisten, berkesinambungan, dan tuntas dari hulu sampai hilir.

(Kompas.com: Reza Agustian, Retno Ayuningrum/Kompas: Irene Sarwindaningrum)