JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membuka opsi pemecatan terhadap dua pegawai negeri sipil (PNS) yakni F dan Z yang diduga terlibat pemerkosaan rekan kerja mereka.
"Termasuk opsi pemecatan terbuka untuk itu. Karena itu pertimbangan hukumya harus lengkap. Itu kenapa kami dengarkan masukan dari para pihak terkait pemberian sanksi kepada terduga pelaku," kata Staf Khusus Kemenkop UKM M Riza Damanik dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jumat (28/10/2022).
Baca juga: Komnas Perempuan Dalami Laporan Kasus 4 Pegawai Kemenkop UKM yang Perkosa Rekan Kerja
Riza mengatakan kedua PNS yang diduga terlibat pemerkosaan telah diberikan sanksi disiplin berupa penurunan pangkat.
Saat ini Kemenkop UKM telah membentuk tim independen untuk mengawal kasus pemerkosaan tersebut.
Salah satu tugas tim independen adalah mengevaluasi sanksi disiplin yang telah diberikan kepada pelaku. Jika sanksi yang telah diberikan dirasa terlalu ringan, maka tim independen akan meberikan masukan untuk kemungkinan pemberian sanksi lebih berat yang sesuai.
"Lewat tim independen ini kami ingin mengevaluasi upaya yang telah diambil, termasuk pemberian sanksi yang sudah diberikan, sudah sesuai atau belum. Kalau belum, perlu ada penguatan," tutur Riza.
Adapun tim independen yang dibentuk Kemenkop UKM terdiri dari dua orang perwakilan aktivis perempuan, satu orang pendamping korban, satu orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta satu orang dari Kemenkop UKM.
Baca juga: 4 Pegawai Kemenkop UKM yang Perkosa Rekan Kerja Tak Diproses Hukum, Ini Ganjaran yang Mereka Terima
Sebelumnya diberitakan seorang pegawai perempuan Kemenkop UKM berinisial ND dilaporkan diperkosa empat rekan kerjanya saat perjalanan dinas di luar kota. Pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember 2019.
Pelaku yang berjumlah empat orang diidentifikasi dengan inisial M, Z, F dan N. Kasus tersebut sempat diusut oleh kepolisian Bogor namun terhenti sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21.
Keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi orangtua korban dan meminta korban berdamai. Keluarga pelaku juga meminta korban menikah dengan salah satu pelaku yang masih lajang dan menarik laporan polisi korban.
Kepolisian Bogor pun mendatangi rumah korban dan memfasilitasi pernikahan pelaku dengan korban. Namun kasus ini kembali mencuat setelah pelaku Z yang dinikahkan oleh korban ND meminta bercerai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.