Dinas Perumahan DKI Tak Anggarkan Pembangunan Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tidak menganggarkan program pembangunan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Hal ini dinyatakan saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, DPRKP akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (di DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," kata Sarjoko.

Baca juga: PDI-P Minta Pemprov DKI Hapus Program Rumah DP Rp 0, Fokus Bangun Rusunawa

Ia menuturkan, salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Anggaran ini lebih besar dari perencanaan awal biaya pembangunan rusun Jalan Margasatwa, yakni Rp 375 miliar.

"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building dengan besaran Rp 544 miliar," tutur dia.

Baca juga: Wacana Hapus Program Rumah DP Rp 0 hingga Gejolak Internal Jakpro Diperdebatkan dalam Rapat Anggaran DKI

Ia menyatakan, pembangunan rusun tersebut akan menggunakan 2023-2024 atau proyek multiyears.

Menurut Sarjoko, rusun Jalan Margasatwa bakal memiliki tiga bangunan dengan total 675 unit hunian.

"Rencana akan kami bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit," sebut Sarjoko.

"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," sambung dia.

Selain itu, DPRKP DKI juga memiliki program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun, seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.

Baca juga: 12 Program Buruk Era Anies Menurut Survei Populi Center, Penanganan Banjir hingga Rumah DP Rp 0

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi A DRPD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan anggaran Rp 1,2 triliun milik DPRKP DKI untuk pembangunan rusun atau pembangunan hunian DP Rp 0.

"Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Rp 0 atau perumahan rusun sewa (rusunawa)?" tanya Gembong di Grand Cempaka.

Gembong lantas menyarankan DPRKP DKI agar fokus terhadap pembangunan rusunawa daripada pembangunan rumah DP Rp 0, program yang dicetuskan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Terkait pembangunan rumah DP Rp 0 ini belum diketahui pasti apakah akan dianggarkan dalam pos anggaran lain di luar anggaran DPRKP. Sebab, pembahasan RAPBD 2023 masih berlangsung hingga kini.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan rumah DP Rp 0 dianggarkan dalam pos anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, rumah DP Rp 0 dibangun oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.