Kasus Gagal Ginjal di Jakarta yang Mulai Terkendali Setelah Makan Ratusan Korban...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut di DKI Jakarta sejak 31 Oktober 2022.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, jajarannya telah melakukan hospital record review (HRR) di fasilitas kesehatan di Ibu Kota, tetapi tidak menemukan kasus gagal ginjal baru.

"Jadi kami melakukan HRR, memantau. Rumah sakit di DKI itu menerima rujukan dari berbagai wilayah, Jadi kalaupun ada kasus baru, tidak di DKI," ujar Widyastuti usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022).

Namun, Widyastuti belum bisa memastikan apakah hal itu ada hubungannya dengan dimulainya distribusi antidotum atau obat penawar di fasilitas-fasilitas kesehatan di Jakarta.

Baca juga: Dinkes DKI: Tidak Ada Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta sejak 31 Oktober

"Tepatnya (mulai distribusi antidotum di DKI) saya lupa karena ada beberapa tahap dari tingkat kementerian dan itu diberikan secara langsung kepada faskes atau rumah sakit yang merawat," kata Widyastuti.

Data terbaru per 8 November 2022, tercatat ada 154 kasus gagal ginjal akut di DKI Jakarta. 

Namun, Widyastuti belum menyebutkan jumlah pasien yang meninggal atau yang sedang dirawat.

"Kami sudah mulai membedakan dari kasus terduga tadi, sesuai dengan edaran Dirjen Yankes tanggal 4 November (2022), membedakan dalam kasusnya probable, suspect, confirm, dan exclude," kata Widyastuti.

Baca juga: Pemkot Tarik 19.356 Obat yang Dilarang Beredar dari Puskesmas di Tangerang

Korban telanjur berjatuhan

Meski kasus gagal ginjal di Ibu Kota tak lagi bertambah, korban telanjur berjatuhan.

Data per 30 Oktober 2022, tercatat ada 70 anak penderita gagal ginjal akut dinyatakan meninggal dunia.

"Data dari Januari sampai dengan kemarin, total 142 kasus. (Sebanyak) 70 kasus wafat," kata Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/10/2022).

Sementara itu, data terbaru Kementerian Kesehatan per 6 November 2022, kasus gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 324 kasus.

Dari jumlah itu, 195 pasien di antaranya meninggal dunia.

Baca juga: Ini Langkah Heru Budi Garap Normalisasi Ciliwung, Anggarkan Rp 700 Milar untuk Pembebasan Lahan

"Datanya adalah data 6 November tadi malam. Saat ini, jumlahnya 324 kasus, 27 orang dirawat, yang meninggal 195 orang, dan yang sembuh 102 orang," kata Syahril dalam konferensi pers update gagal ginjal akut secara daring, Senin (7/11/2022).

Pemerintah akan tanggung jawab

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dirinya sangat bersedih atas kematian ratusan anak akibat penyakit gagal ginjal akut.

Budi memastikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab.

"Ini kan semua yang di pemerintah pastilah bertanggung jawab. Saya pribadi sangat sedih dengan adanya kematian anak-anak, balita, pemerintah mesti tanggung jawab," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Budi menyatakan, saat ini pemerintah sedang fokus bekerja untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat gagal ginjal akut.

Baca juga: Cerita Warga Jauh-jauh Datang ke Planetarium untuk Lihat Gerhana Bulan Total, tapi Malah Kecewa...

Ia menepis jika pemerintah saling melempar tanggung jawab dalam kasus ini.

"Bukannya kami mau lempar-lemparan, enggak sama sekali. Saya pribadi tahu waktu saya masih isoman, 9 September. Saya tahu tuh saya isoman. Tanggal 10 September masih isoman kita sudah meeting. Dari 10 September kami ambil keputusan 18 September. Jadi 1 minggu," tutur Budi.

"Apa bisa lebih cepat? Ya mungkin bisa. Cuma di awal-awal kami terus terang tidak tahu itu penyebabnya apa. Kami sudah panggil semua profesor, ahlinya, kita enggak ketemu, baru 5 Oktober begitu WHO disclose kasus yang sama, baru kami tahu," imbuh dia.

Selanjutnya, Budi memaparkan pada 5-18 Oktober 2022, pemerintah mengecek terlebih dahulu apakah kasus yang terjadi itu sama dengan yang terjadi di Indonesia atau tidak.

Barulah, setelah dua minggu pemerintah mulai mengambil keputusan.

"Apa sekali lagi itu cepat atau lambat, menurut saya itu semampu kami, secepat kami bisa sudah dilakukan. Jadi 1 bulan 1 minggu sejak kami tahu, kami ambil keputusan. Dan 2 minggu setelah kami tahu pasti penyebabnya apa, kami ambil keputusan," kata Budi.

Menanti penetapan tersangka

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya juga meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut dugaan pidana dalam produksi obat sirup dengan etilen glikol yang melebihi ambang batas tersebut.

Adapun etilen glikol melebihi batas itu menjadi salah satu penyebab penyakit gagal ginjal akut.

Kini, Polri bersama BPOM terus melakukan investigasi, tetapi belum ditemukan pihak atau oknum yang bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan anak tersebut.

Berdasarkan temuan BPOM, ada dua perusahaan yang memproduksi obat sirup dengan cemaran cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di luar ambang batas aman. Keduanya adalah PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries.

Sejumlah obat dari dua perusahaan itu juga telah ditarik dari peredaran dan keduanya diselidiki oleh pihak BPOM dan kepolisian.

Tak hanya dua perusahaan itu, polisi juga mengembangkan kasus tersebut dan menemukan adanya cemaran EG dan DEG di luar batas aman dari obat yang diproduksi oleh PT Afi Farma Pharmaceutical Industries.

Penyidik Bareskrim Polri juga telah mendatangi PT Afi Farma Pharmaceutical Industries di Kediri, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa 1 November 2022.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigadir Jenderal Pipit Rismanto menjelaskan, pihaknya perlu mendalami obat yang diduga menyebabkan tewasnya ratusan anak yang diproduksi oleh PT Afi Farma.

Menurut dia, PT Afi Farma secara formal sudah melanggar karena melawan aturan dalam undang-undang, tetapi polisi masih mencari pembuktian material.

"Pembuktian material untuk mengetahui bagaimana sih proses pra produksi seperti apa. Kemudian, selama proses produksi seperti apa. Itu yang harus banyak selalu kita harus ingin tahu," kata Pipit pada Rabu (2/11/2022).

"Terus siapa nanti yang bertanggung jawab apabila ada kesalahan ini," ujar Pipit.

Lebih lanjut, penyidik Bareskrim Polri juga akan tengah memproses sampel urine, darah, dan obat dari para pasien untuk mengusut kasus tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan memeriksa BPOM terkait izin edar obat, serta pihaknya akan mendalami soal bahan baku obat-obatan hasil produksi perusaahaan farmasi yang terngah diusut.

Pasalnya, sudah ada puluhan obat sirup yang beredar di pasaran yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak.

"Melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap BPOM terkait izin edar," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar Nurul Azizah kepada wartawan, Selasa (1/11/2022) malam.