Swastanisasi Air di Jakarta Berakhir 31 Januari 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan (BP) Badan usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan, swastanisasi penyaluran air bersih di ibu kota akan berakhir pada 31 Januari 2023.

Berakhirnya swastanisasi itu ditandai dengan pemutusan hubungan kerja sama antara PAM Jaya selaku BUMD DKI, dengan dua pihak swasta, Palyja dan Aetra

Kerja sama antara PAM Jaya dengan Palyja-Aetra akan berakhir setelah berlangsung selama 25 tahun terakhir.

"Di dalam perjanjian kerja sama (PKS)-nya sendiri sudah menyebutkan tanggal 31 Januari 2023 itu terjadi pengakhiran (kerja sama)," ucap Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Thomas di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).

Baca juga: PAM Jaya Klaim Krisis Air Bersih di Duri Kosambi Sudah Ditangani

Dengan berakhirnya kerjasama ini, maka swastanisasi air bersih di Jakarta akan berakhir.

Menurut Thomas, sejak Juli 2022 lalu, PAM Jaya telah mentransisi proses pengakhiran kerja sama dengan Palyja-Aetra.

Kata Thomas, proses transisi ini melibatkan sejumlah stakeholder seperti kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BP BUMD DKI.

Pada penerapannya, ia melanjutkan, proses transisi itu berupa penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia.

Adapun penandatanganan PKS itu dilakukan pada 14 Oktober 2022.

Baca juga: PAM Jaya Butuh Rp 23,5 Triliun untuk Realisasikan Cakupan Air Bersih 100 Persen

PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia menandatangani PKS tentang sistem penyelenggaraan air minum (SPAM) melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset Baru dengan skema pembiayaan Bundling.

PT Moya Indonesia hanya bertugas untuk memproduksi air bersih saja. Sementara, penyaluran air bersih tetap dilakukan oleh PT PAM Jaya.

"Dan itu kerja samanya (dengan PT Moya) berbeda dengan model kerja sama yang lalu (dengan Palyja-Aetra). Jadi kerja sama (dengan PT Moya) berupa berbasis kinerja itu juga," tegas Thomas.

"PAM akan menguasai secara penuh baik asetnya maupun sumber daya manusianya, juga dari sisi layanan ke masyarakat," sambung dia.