"Jadi kita menanti apakah puskesmas, sekolahan, dan lapangan masuk ke tanah tersebut, " kata Murtado.
Selama ini, kata dia, pemerintah setempat tidak berdiam diri terkait persoalan tersebut. Hanya saja dalam praktiknya saat kesepakatan jual beli lahan dilakukan, lurah tidak dilibatkan.
Baca juga: Polisi Tunggu Hasil Otopsi Mayat Perempuan yang Ditemukan di Rumah Kontrakan di Koja
Namun, Murtado menyayangkan ketika ada persoalan di kemudian hari seperti yang terjadi hari ini, barulah warga sekitar berkoar-koar.
"Puskesmas, sekolahan, sampai saat ini tidak dipermasalahkan oleh yang punya tanah, makanya (kami) tidak beraksi. dengan adanya pengukuran, langkah pemerintah berdialog dengan yang punya tanah," jelas Murtado.
"Selama ini pemerintah bukannya diam, karena aman tidak ada masalah selama ini, tidak ada nuntut pemerintah. Demo ini judulnya tidak jelas, tidak konfirmasi ke kelurahan sama sekali," lanjut dia.
Oleh karena itu, Murtado mengajak masyarakat sekitar untuk duduk bersama dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dalam forum itu, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan seluruh aspirasinya secara langsung.
Dengan demikian, pemerintah setempat akan berusaha mencari solusi terbaik mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintahan kota.
"Makanya saya sampaikan ayo duduk bareng, tapi kita kembalikan lagi ke pemerintah, tapi saya juga tidak punya kewenangan kan. Kalau kelurahan gak mampu, (terusin) ke kecamatan, kecamatan gak mampu, ke Wali Kota," kata Murtado.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.