Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyambangi Balai Kota untuk bertemu Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Kamis (24/11).

Dalam pertemuan itu, jajaran kedua instansi berdiskusi mengenai masa depan Jakarta pascapemindahan ibu kota negara.

Selepas acara, Kepala Bappenas menyampaikan pernyataan kepada pers. Ada satu hal yang menarik, Suharso memantik wacana perubahan struktur organisasi dan kewilayahan di Jakarta.

“Jadi sistem pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota,” ujarnya.

Masih menurut Suharso, Jakarta diharapkan menjadi barometer birokrasi yang lincah (agile). Semakin sederhana struktur organisasi, maka semakin lincah dan luwes dalam beroperasi. Mungkin begitu logika dasarnya.

Sebelum jauh membahas soal masa depan, ada baiknya penulis jelaskan mengenai posisi wali kota dan bupati di Jakarta saat ini. Boleh jadi sebagian pembaca belum memahami konteks kekhususan Jakarta yang masih berlaku.

Tidak seperti di daerah lain, pemerintah pusat hanya memberikan otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Lima wilayah kota dan satu kabupaten yang ada di Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan wilayah administratif saja.

Kedudukannya tidak sama dengan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Depok misalnya yang ada di sekitar Jakarta. Kota-kota tersebut merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, tapi masing-masing memiliki otonomi daerahnya sendiri.

Kota dan kabupaten administrasi di Jakarta juga dipimpin oleh seorang wali kota dan bupati. Bedanya, mereka tidaklah dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada).

Jabatan wali kota dan bupati adalah bagian dari struktur birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena kota dan kabupaten administrasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Megapolitan
BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
'Commitment Fee' Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

"Commitment Fee" Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

Megapolitan
Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Megapolitan
BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Megapolitan
Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Megapolitan
Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Megapolitan
Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Megapolitan
Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Megapolitan
Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Megapolitan
Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Megapolitan
Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.