Nelayan yang Beraktivitas di Laut Jakarta Jadi Kendala Pembangunan Tanggul Pantai

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan kendala pembangunan tanggul pantai.

Heru mengungkap hal ini usai menggelar rapat pimpinan (rapim) berkait pembangunan tanggul di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Menurut dia, pembangunan tanggul pantai terkendala kegiatan warga di laut Jakarta.

"Ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan, ada sebagian titik kegiatan warga, bukan rumah warga," ungkapnya di Balai Kota DKI, Selasa.

Warga, kata Heru, yang mayoritas merupakan nelayan masih beraktivitas di laut Jakarta.

Baca juga: Soal Kelanjutan Pembangunan Tanggul Pantai, Heru Budi Sebut Harus Ada Relokasi Warga

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap menyosialisasikan soal pembangunan tanggul pantai itu ke para nelayan yang masih beraktivitas.

"Ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," sebutnya.

Heru menambahkan, bakal ada warga yang direlokasi demi kelanjutan pembangunan tanggul pantai.

Dalam kesempatan itu, Heru belum mengungkapkan secara rinci berapa banyak warga yang akan direlokasi untuk melanjutkan pembangunan tanggul pantai.

"Kalau tanggul pantai, ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga," sebutnya.

Baca juga: Cek Kehadiran Anak Buahnya, Heru Budi Bergurau Akan Potong Tunjangan Mereka yang Bolos

Heru hanya berujar bahwa dia akan bijak dalam proses relokasi warga untuk pembangunan giant sea wall.

"Ya, kami bijak lah untuk itu," ungkapnya.

Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembahasan dilakukan karena Pemprov DKI bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

Kemudian, menurut dia, pembangunan tanggul pantai baru akan rampung pada 2025.