Saat Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Tahun Lalu Tak Capai Target, DPRD DKI: Perlu Terobosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta per 31 Desember 2022 mencapai Rp 67,3 triliun atau 86,56 persen dari target Rp 77,8 triliun.

Kendati tidak mencapai target 100 persen, capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 melanda.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp 65,6 triliun, realisasi pendapatan daerah pada 2022 naik Rp 1,8 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata menjelaskan, kenaikan realisasi itu terjadi karena ada kebijakan insentif fiskal.

Baca juga: Realisasi Belanja dan Pendapatan DKI Jakarta Paling Besar se-Indonesia

”Kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta,” jelas Michael, Kamis (5/1/2023).

Michael merinci, pendapatan daerah yang mencapai Rp 67,3 triliun pada tahun 2022 berasal dari sejumlah pos.

Sejumlah pos tersebut antara lain dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah Rp 40,3 triliun, dan dari pendapatan retribusi daerah Rp 376,4 miliar.

Selain itu ada juga dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 402,4 miliar, dan dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 4,6 triliun.

Baca juga: Realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Naik jika Dibanding 2021

Kemudian dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 18,9 triliun dan dari lain-lain pendapatan yang sah Rp 2,8 triliun.

Belanja daerah tak terserap seluruhnya

Adapun realisasi belanja daerah, lanjut Michael, per 31 Desember 2022 terserap Rp 64,9 trililun atau 84,32 persen dari anggaran Rp 76,9 triliun.