Realisasi Pendapatan Daerah Tak Optimal, DPRD DKI: Harusnya Manfaatkan Aset yang Terbengkalai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyoroti realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2022 yang hanya mencapai 85,56 persen atau setara Rp 67,3 triliun per 31 Desember 2022.

Ia berujar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) lebih banyak lagi dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki.

Sebab, pemanfaatan aset dengan maksimal bisa meningkatkan PAD, yang berujung meningkatnya pendapatan daerah.

Baca juga: Saat Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Tahun Lalu Tak Capai Target, DPRD DKI: Perlu Terobosan

Di satu sisi, kata Eneng, Pemprov DKI tak transparan berkait jumlah aset yang dimiliki.

Hal ini disebut menjadi penyebab Pemprov DKI belum memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki.

"Pemprov DKI enggak pernah transparan tentang aset yang dimiliki dan dikelolanya oleh siapa. Itu enggak ada data yang transparan yang diberikan ke DPRD maupun data yang di-publish di website," ucap Eneng melalui sambungan telepon, Kamis (5/1/2023).
Baca juga: Komnas PA Minta Kepolisian Dalami Dugaan Pelecehan Terhadap Malika

"Jadi, kami tuh enggak bisa mengukur sebetulnya (aset Pemprov DKI) bisa dikembangkan sejauh apa," sambungnya.

Politisi PSI itu menegaskan, pemanfaatan aset merupakan peluang terbesar bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan PAD, yang berujung kepada meningkatnya pendapatan daerah.

"Kunci terbesar sekaligus peluang (meningkatkan pendapatan daerah) dengan memanfaatkan aset," ucap dia.

Eneng menyebutkan Pemprov DKI bisa memanfaatkan aset dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak keempat.

Baca juga: Keluarga Perempuan yang Dibakar di Penjaringan Berharap Pelaku Dihukum Berat

Aset yang dimanfaatkan itu berupa aset yang selama ini terbengkalai.

Ia mencontohkan, Gedung A yang selama ini tak terpakai disewakan ke pihak swasta. Pemasukan dari penyewaan itu lantas menjadi PAD DKI Jakarta.

"Aset itu yang selama ini terbengkalai kemudian dikelola baik oleh pihak ketiga maupun pihak keempat. Aset itu jangan dibiarkan mati," kata Eneng.

"Ada gedung A, misalnya yang terbengkalai, kenapa enggak disewain saja? Itu kan bisa jadi pemasukan juga," sambung dia.

Baca juga: Mengelak saat Ditangkap, Ecky Pelaku Mutilasi di Bekasi Sempat Sumpah Al-Quran

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga bisa memanfaatkan aset likuid yang dimiliki.

Di satu sisi, Eneng mengaku tak mengetahui apakah Pemprov DKI memiliki aset likuid. Sebab, Pemprov DKI disebut tak transparan berkait aset yang dimiliki.