Politikus PSI Minta Pemprov DKI Genjot Realisasi Pendapatan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan kinerja para BUMD-nya.

Hal ini disampaikan menyusul realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2022 yang hanya mencapai 85,56 persen atau setara Rp 67,3 triliun per 31 Desember 2022.

Menurut Eneng, salah satu yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah adalah dengan mengejar target dividen dari para BUMD-nya.

Pembagian dividen ini dinilai bisa meningkatkan realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta.

"Sebetulnya, BUMD itu harus dikejar target dividennya, itu dividen berupa angka," ucap Eneng melalui sambungan telepon, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Realisasi Pendapatan Daerah Tak Optimal, DPRD DKI: Harusnya Manfaatkan Aset yang Terbengkalai

Menurut politisi PSI itu, peningkatan dividen oleh BUMD DKI Jakarta bisa dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau memberikan bonus kepada masyarakat Ibu Kota.

"Jadi pelayanan publiknya meningkat atau bonus kepada publik yang banyak," ujar dia.

Selain mengejar target dividen BUMD DKI, menurut Eneng, Pemprov DKI juga bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah DKI.

Caranya, yakni memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, pemanfaatan aset dengan maksimal bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang berujung meningkatnya pendapatan daerah.

Di satu sisi, kata Eneng, Pemprov DKI tak transparan berkait jumlah aset yang dimiliki.

Hal ini disebut menjadi penyebab Pemprov DKI belum memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki.

"Pemprov DKI enggak pernah transparan tentang aset yang dimiliki dan dikelolanya oleh siapa. Itu enggak ada data yang transparan yang diberikan ke DPRD maupun data yang di-publish di website," ucap Eneng.

Baca juga: Wagub Jabar Larang Warga Bekasi Jual-Beli Rokok Ilegal karena Ganggu Pendapatan Daerah

"Jadi, kami tuh enggak bisa mengukur sebetulnya (aset Pemprov DKI) bisa dikembangkan sejauh apa," sambung dia.

Ia menegaskan, pemanfaatan aset merupakan peluang terbesar bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan PAD, yang berujung kepada meningkatnya pendapatan daerah.

"Kunci terbesar sekaligus peluang (meningkatkan pendapatan daerah) dengan memanfaatkan aset," ucapnya.

Eneng menyebut, Pemprov DKI bisa memanfaatkan aset dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak keempat.

Aset yang dimanfaatkan itu berupa aset yang selama ini terbengkalai.

Ia mencontohkan, Gedung A yang selama ini tak terpakai disewakan ke pihak swasta. Pemasukan dari penyewaan itu lantas menjadi PAD DKI Jakarta.

"Aset itu yang selama ini terbengkalai kemudian dikelola baik oleh pihak ketiga maupun pihak keempat. Aset itu jangan dibiarkan mati," katanya.

Baca juga: Pendapatan Daerah Kota Tangerang 2023 Dianggarkan Rp 4,21 Triliun, Belanja Daerah Rp 4,66 Triliun

"Ada gedung A, misalnya yang terbengkalai, kenapa enggak disewakan saja? Itu kan bisa jadi pemasukan juga," sambung Eneng.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga bisa memanfaatkan aset likuid yang dimiliki.

Di satu sisi, Eneng mengaku tak mengetahui apakah Pemprov DKI memiliki aset likuid. Sebab, Pemprov DKI disebut tak transparan berkait aset yang dimiliki.

Untuk diketahui, aset likuid adalah harta yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu singkat.

"Aset-aset yang likuid itu. DKI punya enggak aset yang likuid yang bisa dimanfaatkan. Kami enggak tahu, kami enggak punya datanya secara rinci," tutur dia.