Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum Dulu

Kompas.com - 15/01/2023, 14:30 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) bisa mengurangi kemacetan di sejumlah titik di Ibu Kota.

Untuk diketahui, peraturan soal sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE).

"Pada prinsipnya, (sistem ERP) bagus ya, itu salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, jalan-jalan yang macet itu nanti dikurangi (pengguna jalannya)," sebut Taufik melalui sambungan telepon, Minggu (15/1/2023).

Berdasarkan manfaat itu, katanya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung penerapan ERP di Ibu Kota.

Baca juga: Tak Setuju Ada Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta, Warga: Cukup Jalan Tol Saja

Namun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki layanan transportasi umum jika memang hendak menerapkan ERP.

Layanan transportasi umum diperbaiki untuk warga yang nantinya memilih untuk tak menggunakan kendaraan pribadi saat ERP diterapkan.

"Fasilitas kendaraan umum itu harus benar-benar dibuat untuk orang yang tidak bisa jalan di situ," kata Taufik.

Ia menyatakan, salah satu langkah efektif mengurangi kemacetan adalah dengan menjadikan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna transportasi umum.

Baca juga: Pastikan Sistem ERP Akan Diterapkan, Heru Budi: Kalau Enggak Dimulai, Kapan Lagi

Langkah ini, menurut Taufik, disebut sebagai pull strategi. Sementara itu, penerapan ERP disebut sebagai push strategi.

Dengan demikian, warga ditarik menjadi pengguna transportasi umum lantaran ERP diterapkan.

"Kan ada istilahnya pull strategi, menarik mereka semua untuk mau naik Transjakarta, angkot, MRT, atau LRT," urainya.

Di sisi lain, Taufik meyakini penerapan ERP bisa jadi justru memindahkan kemacetan di jalan lain di Ibu Kota yang tak menerapkan jalan berbayar elektronik.

Namun, ia menilai hal itu justru menjadikan warga semakin yakin untuk menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Sistem Jalan Berbayar atau ERP Akan Diterapkan, Pengemudi Ojek Online Bakal Babak Belur?

"Mau tidak mau yang terbaik nanti adalah memakai kendaraan umum," sebut Taufik.

Untuk diketahui, berdasar Raperda PLLE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PLLE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekuriti GBK Cekcok dengan Fotografer, Saksi: Sudah Sering Ribut

Sekuriti GBK Cekcok dengan Fotografer, Saksi: Sudah Sering Ribut

Megapolitan
Kejagung Limpahkan 10 Tersangka Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Kejagung Limpahkan 10 Tersangka Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Megapolitan
Siswi SMP di Bekasi Jadi Korban Pengeroyokan, Orangtua Lapor Polisi

Siswi SMP di Bekasi Jadi Korban Pengeroyokan, Orangtua Lapor Polisi

Megapolitan
HUT Ke-497 Jakarta, Perayaan Besar Menuju Kota Global 

HUT Ke-497 Jakarta, Perayaan Besar Menuju Kota Global 

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Pamerkan Alat Kelaminnya ke Pedagang Es Teh di Bogor

Seorang Pria Diduga Pamerkan Alat Kelaminnya ke Pedagang Es Teh di Bogor

Megapolitan
Tangis dan Sesal Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina di Resto Cepat Saji...

Tangis dan Sesal Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina di Resto Cepat Saji...

Megapolitan
Tak Kuat Saat Menanjak, Truk Trailer Menimpa Mobil hingga Ringsek di Penjaringan

Tak Kuat Saat Menanjak, Truk Trailer Menimpa Mobil hingga Ringsek di Penjaringan

Megapolitan
Petugas Sekuriti GBK Diduga Cekcok dengan Fotografer

Petugas Sekuriti GBK Diduga Cekcok dengan Fotografer

Megapolitan
Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Megapolitan
Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Megapolitan
Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Megapolitan
Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Megapolitan
Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Megapolitan
Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Megapolitan
Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com