Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo di Gedung DPR, Ini Sederet Tuntunan Massa Perangkat Desa

Kompas.com - 25/01/2023, 13:00 WIB
Zintan Prihatini,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Ketua I Pengurus Pusat PPDI Cuk Suyadi mengatakan, beberapa tuntutan itu disuarakan oleh para perangkat desa seluruh Indonesia.

Pertama, PPDI menuntut perangkat desa menjadi pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).

PPDI mempertanyakan status perangkat desa saat ini. Pasalnya, status perangkat desa berbeda dengan PPPK maupun ASN.

"Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, itu PNS hanya ada dua, yaitu ASN sama PPPK. Harapan teman-teman, untuk perangkat desa ini masuk ke dalam unsur kepegawaian," kata Suyadi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu.

Baca juga: Massa Perangkat Desa Berdemo di Gedung DPR, Tuntut Gaji 13 hingga Tunjangan Anak-Istri

Kedua, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa termasuk tunjangan.

Suyadi menerangkan, selama ini perangkat desa tak mendapatkan penghasilan tetap (siltap) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa senilai Rp 2,2 juta.

Menurut Suyadi, siltap yang didapatkan kepala desa maupun perangkat desa di sejumlah wilayah masih kurang dari ketetapan dalam PP tersebut.

"Di luar kabupaten di daerah masing-masing, perangkat ada yang menerima hanya Rp 900.000, ada yang menerima Rp 800.000, harus sama itu semestinya (dengan PP 11 Tahun 2019)," jelas Suyadi.

Baca juga: 1.713 Polisi Dikerahkan untuk Kawal Demo 100.000 Perangkat Desa di Gedung DPR

Pembayaran siltap tersebut, kata dia, seharusnya dikirimkan langsung dari pemerintah pusat. Selama ini, siltap dimasukkan dalam alokasi dana desa.

"Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (harus) langsung dari pusat, dari APBN tanpa dicampur dengan anggaran-anggaran lain," sebutnya.

Ketiga, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa yang purnatugas. Selama ini, perangkat desa tak mendapatkan dana pensiun setelah menyelesaikan tugasnya.

Oleh sebab itu, PPDI menuntut agar perangkat desa mendapatkan dana kejahteraan purnatugas.

Baca juga: Massa Perangkat Desa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Minta Ditemui Puan dan Jajarannya

Keempat, massa menuntut perangkat desa bisa tetap bekerja sampai maksimal berusia 60 tahun.

Massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Ketika kepala desa itu berhenti, kalau itu dikabulkan sembilan tahun, maka usia atau jabatan perangkat desa juga sembilan tahun, seperti kabinet," imbuh Suyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Megapolitan
Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Megapolitan
Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Megapolitan
Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Megapolitan
Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame', Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame", Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com