Langkah Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Akui Kerugian Nasabah dan Akan Bayar Ganti Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya, menyiapkan sejumlah langkah usai divonis bebas.

Henry Surya sebelumnya didakwa melakukan penipuan dan penggelapan melalui perusahaannya KSP Indosurya, dengan total nilai kerugian korbannya mencapai Rp 106 triliun.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memvonis lepas Henry Surya karena menganggap kasus ini masuk pada ranah perdata, bukan pidana. 

Indosurya akan ganti rugi

Meski divonis bebas, namun Henry Surya mengakui adanya kerugian yang dialami nasabah KSP Indosurya. 

Kuasa hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo, menyadari bahwa para korban yang dirugikan itu tak terima dengan putusan majelis hakim memvonis lepas para petinggi KSP Indosurya. 

Namun, ia menilai para korban tak perlu khawatir karena Henry Surya sudah memastikan akan mengganti kerugian yang dialami nasabah. 

Menurut dia, pihak Henry sudah berjanji akan memberikan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

"Kan sudah disepakati pembayarannya melalui mekanisme voting PKPU yang sudah dihomologasi Pengadilan Negeri Pusat, Pak Henry Surya tetap berusaha akan mematuhi itu," kata Soesilo.

Baca juga: Kekecewaan Korban Penipuan Saat Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Sulitkah Rakyat Kecil Cari Keadilan?

Soesilo menyampaikan, pihaknya akan mengikuti perjanjian rencana perdamaian terkait perkara perdata yang diputuskan terhadap Henry Surya.

Mereka akan mengembalikan dana kepada anggota KSP Indosurya sesuai mekanisme yang berlaku secara hukum.

"(Untuk ke depannya kami) kembali ke perjanjian dalam rencana perdamain dalam PKPU yang sudah dihomologasi untuk melanjutkan pembayaran kepada anggota KSP," kata Soesilo.

Jumlah kerugian

Meski kliennya bersedia memberi ganti rugi, namun ia menegaskan bahwa kerugian yang dialami korban tidak sebanyak yang selama ini diberitakan.

Soesilo meluruskan jika kerugian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya hanyalah Rp 16 triliun, bukan Rp 106 triliun yang selama ini banyak disebutkan.

"Kerugian anggota itu bukan Rp 106 triliun, tapi Rp 16 triliun. Ini saya meluruskan saja, supaya tidak salah. Hal itupun diakui Penuntut Umum melalui surat tuntutannya," ujar Soesilo.

Baca juga: Kuasa Hukum Bos KSP Indosurya: Kerugian Korban Hanya Rp 16 Triliun, Bukan Rp 106 Triliun

Dari total kerugian itu, kata Soesilo, pihaknya sendiri sudah membayar sekitar hampir 20 persen melalui kesepakatan yang telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Sehingga sisanya sekitar Rp 13,3 Triliun akan diselesaikan dengan mekanisme hukum PKPU," jelasnya.

Selain itu, Soesilo menegaskan jika anggota KSP Indosurya adalah sekitar 6.000 orang, bukan 23.000 orang seperti yang selama ini ramai diberitakan.

"Juga tentang tuduhan penghimpunan dan masyarakat itu tidak benar dan dalam pertimbangan putusan kemarin sudah diuraikan secara jelas bahwa itu adalah anggota KSP

Siap hadapi kasasi

Soesilo juga menghormati keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang akan melakukan kasasi terhadap vonis lepas kliennya.

"Untuk kasasi kami akan hormati karena itu hak dari JPU," ujar Soesilo kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Soesilo menjelaskan, upaya lanjutan dengan pengajuan kasasi oleh  JPU merupakan hal yang sah saja dalam proses pengadilan, dan itu adalah hak mereka.

Ia memastikan Henry Surya siap menghadapi dan tidak berkeberatan atas pengajuan kasasi tersebut.

Kendati demikian, Soesilo berpendapat bahwa keputusan majelis hakim terhadap kliennya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Itu hak mereka, kita hormati itu. Tapi kita berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu," jelasnya.

Alasan hakim bebaskan terdakwa

Dalam putusannya, majelis hakim PN Jakarta Barat berpandangan, tindakan Henry Surya terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Namun, menurut majelis hakim, tindakan petinggi KSP Indosurya itu bukan ranah pidana melainkan perkara perdata.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata (onslag van recht vervolging)," ujar Hakim membacakan putusannya di PN Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Adapun Henry Surya didakwa jaksa melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam kasus ini, JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda senilai Rp 200 miliar.

Namun, lantaran tindakan eks petinggi KSP Indosurya itu bukan merupakan ranah pidana, majelis hakim memutuskan agar Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan.

"Melepaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama," kata hakim.

Majelis hakim juga memerintahkan JPU segera membebaskan Henry Surya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI.

Baca juga: Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Henry Surya Manfaatkan Celah Hukum

Adapun Henry Surya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya bersama dua orang lainnya, yakni June Indria yang juga divonis bebas, serta Suwito Ayub yang kini buron.

Penipuan KSP Indosurya disebut menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun.

Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung), jumlah kerugian itu didapat berdasarkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari uang yang dikumpulkan KSP Indosurya dari 23.000 nasabah.