Jadi Sekda DKI, Joko Agus Setyono Diminta Jaga Netralitas di Antara Fraksi DPRD Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono agar menjaga netralitasnya di antara fraksi-fraksi legislatif Jakarta.

Joko resmi menjadi sekda DKI usai dilantik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Rabu (15/2/2023).

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menyebut legislatif Jakarta sejatinya terdiri dari berbagai fraksi.

Karena itu, Joko diminta menjaga netralitasnya saat bersinggungan dengan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Sekda DKI Baru Aktif Komunikasi dengan DPRD

"Yang harus dihindari (Joko) adalah ketidaknetralan. Kan DPRD itu kumpulan dari fraksi-fraksi ya, jadi proporsional saja mengakomodasi keinginan-keinginan dari DPRD," tutur Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (16/2/2023).

Taufik kembali menegaskan bahwa Joko diminta tidak terlalu berpihak kepada fraksi tertentu

"Memang dewan itu lembaga politik, jadi (Joko) jangan berpihak pada kelompok atau golongan (fraksi) tertentu," ucapnya.

Baca juga: Dilantik Jadi Sekda DKI, Joko Agus: Tugas Saya Membantu Pj Gubernur

Dalam kesempatan itu, Joko sebagai sekda DKI pun diharapkan mampu berkomunikasi aktif dengan legislatif Jakarta terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Pertama, paling penting, itu komunikasi dengan DPRD. Makanya kemarin, sebelum ada pemilihan sekda baru, kami berharap sekda yang dipilih itu memahami masalah DKI, terutama masalah-masalah anggaran," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam proses penyusunan APBD, sekda DKI otomatis akan menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga: Sekda DKI Joko Agus Setyono Punya Harta Rp 1,36 Miliar

Taufik melanjutkan, agar mampu berkomunikasi aktif dengan DPRD DKI, Joko diharapkan bisa segera beradaptasi di lingkungan eksekutif-legislatif Jakarta.

Ia menilai, berkait penyusunan anggaran, latar belakang Joko sebagai auditor negara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup membantu.

"Bagus saja kalau misal sudah dipilih Pak Joko, ya mudah-mudahan beliau bisa cepat belajar," sebutnya.

"Ya (latar belakang Joko) cukup membantu, yang terpenting itu komunikasi," sambung dia.

Joko juga diharapkan meningkatkan program sekda DKI sebelumnya yang belum tercapai secara maksimal.

"Ya, harapannya bisa melanjutkan yang baik dari yang lalu. Kemudian ya hal-hal yang kurang baik bisa ditingkatkan," tegas Taufik.

Joko Agus Setyono dipilih Presiden Joko Widodo sebagai sekda DKI dari tiga nama yang diajukan.

Ia diangkat sebagai Sekda berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken Jokowi pada Senin (13/2/2023).

Joko mengalahkan dua kandidat calon sekda DKI definitif lainnya yang lolos dalam lelang jabatan.

Kedua calon lain yang gagal menjadi sekda DKI definitif adalah Dhany Sukma selaku Wali Kota Jakarta Pusat dan Michael Rolandi Cesnanta Brata selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta.

Sebelum mendaftar lelang jabatan Sekda DKI, Joko lama malang melintang di Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga yang menjadi satu-satunya auditor negara.

Ia menjabat kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali sejak 30 September 2022.