Saat Heru Budi Diberi Target 2 Tahun Normalisasi Ciliwung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diberi target oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung.

Untuk diketahui, normalisasi Sungai Ciliwung masih tersisa sepanjang 17 kilometer setelah berhenti cukup lama akibat masalah pembebasan lahan.

Presiden berharap, normalisasi Ciliwung sepanjang 17 kilometer sudah bisa rampung dalam dua tahun ke depan.

"Kita harapkan, saya berikan target tadi dalam dua tahun, artinya akhir 2024 yang 17 kilometer itu insyaallah selesai. Sehingga normalisasi sungai Ciliwung betul-betul rampung," kata Jokowi saat meninjau lokasi normalisasi Ciliwung yang berada di Jl Ciliwung, Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Jokowi: Normalisasi Ciliwung Tinggal 17 Kilometer, Segera Kita Mulai

324 bidang lahan telah dibebaskan, habiskan Rp 425,9 miliar

Seiring dengan target yang diberi Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membebaskan 324 bidang lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung selama 2021 hingga 2022.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito berujar, ratusan bidang lahan itu setara dengan 66.515 meter persegi.

"(Sebanyak) 324 bidang yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI (untuk normalisasi Kali Ciliwung) pada 2021-2022," tutur Roedito melalui pesan singkat, Selasa (21/2/2023).

Roedito mengungkapkan sebanyak 324 bidang itu tersebar di enam kelurahan di Ibu Kota.

Keenam kelurahan itu adalah Balekambang, Cawang, Cililitan, Rawajati, Tanjung Barat, dan Gedong.

Baca juga: Pada 2021-2022, Pemprov DKI Bebaskan 324 Bidang Lahan untuk Normalisasi Ciliwung

Luas bidang yang dibebaskan di setiap kelurahan itu berbeda. Kelurahan yang lahannya dibebaskan paling banyak adalah Balekambang, yakni sebanyak 107 bidang atau setara 25.800 meter persegi.

Sedangkan, kelurahan yang pembebasan lahannya tersedikit berada di Gedong, yakni sebanyak tiga bidang atau setara 4.555 meter persegi.

Selain itu, Roedito mengungkap bahwa anggaran yang digelontorkan untuk 324 bidang atau setara 66.515 meter persegi itu mencapai Rp 425.913.264.321 (Rp 425 miliar).

"Total dana untuk pembebasan lahan 324 bidang tersebut sebanyak Rp 425 miliar," ucap dia.

Berdasarkan data SDA DKI Jakarta, berikut sebaran 324 bidang yang dibebaskan untuk normalisasi Kali Ciliwung:

• Kelurahan Balekambang: 25.800 meter persegi atau setara 107 bidang

• Kelurahan Cawang: 17.600 meter persegi atau setara 93 bidang

• Kelurahan Cililitan: 8.365 meter persegi atau setara 39 bidang

• Kelurahan Rawajati: 4.919 meter persegi atau setara 62 bidang

• Kelurahan Tanjung Barat: 5.276 meter persegi atau setara 20 bidang

• Kelurahan Gedong: 4.555 atau setara dengan tiga bidang

6,5 hektar lahan akan dibebaskan, telan dana Rp 469 miliar

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Gelontorkan Rp 425,9 Miliar untuk Bebaskan Lahan pada 2021-2022

Usai membebaskan 324 bidang lahan, Pemprov DKI juga bakal membebaskan lahan seluas 6,5 hektar untuk program normalisasi Kali Ciliwung pada tahun 2023.

Roedito berujar, lahan yang akan dibebaskan itu terletak di empat kelurahan di Ibu Kota, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.

"Kami fokus membebaskan lahan di empat lokasi (kelurahan) tahun ini, totalnya 6,5 hektar," kata Roedito.

Dinas SDA DKI, kata Roedito, akan membebaskan lahan dengan luas yang berbeda di setiap kelurahan tersebut.

Cawang menjadi kelurahan dengan pembebasan lahan terbanyak, yakni sekitar 2,25 hektar.

Kemudian, Cililitan menjadi kelurahan yang pembebasan lahannya paling sedikit, yaitu sekitar 1,95 hektar.

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Tahun Ini Telan Dana Rp 469 Miliar

Roedito menyebutkan, Dinas SDA DKI menyiapkan Rp 469 miliar untuk pembebasan lahan 6,5 hektar tersebut.

"Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kami untuk normalisasi Kali Ciliwung (pembebasan lahan di empat kelurahan) Rp 469 miliar," sebutnya.

Berdasarkan data SDA DKI Jakarta, berikut sebaran 6,5 hektar bidang yang akan dibebaskan untuk normalisasi Kali Ciliwung pada 2024:

• Kelurahan Cawang: 2,25 hektar

• Kelurahan Kampung Melayu: 1,95 hektar

• Kelurahan Rawajati: 1,5 hektar

• Kelurahan Cililitan: 0,8 hektar

Pembebasan lahan normalisasi Ciliwung dikebut tahun ini

Selain akan membebaskan 6,5 hektar lahan, tahun ini Dinas SDA DKI juga bakal melanjutkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung pada 2024.

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Dikebut Tahun Ini, Pemprov DKI: Tahun Depan Tersisa 3,2 Km

Titik yang lahannya akan dibebaskan pada 2024 terletak di Kelurahan Manggarai, Kelurahan Kebon Manggis, dan Kelurahan Bukit Duri.

"Pada 2024, (lahan yang dibebaskan) di Manggarai (sebanyak) 1,5 kilometer, Kebon Manggis 1,2 kilometer, dan Bukit Duri 0,5 kilometer," tutur Roedito.

Roedito menyebutkan, Dinas SDA DKI akan membebaskan 1,5 kilometer lahan di Manggarai, 1,2 kilometer di Kebon Manggis, dan 0,5 kilometer di Bukit Duri.

Dalam kesempatan itu, ia mengakui Dinas SDA DKI belum menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan seluas 3,2 kilometer tersebut.

"(Biaya pembebasan lahan) untuk 2024 belum (dihitung)," tutur Roedito.

Lebih lanjut, Roedito berujar bahwa jajarannya perlu melakukan penentuan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan untuk melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung pada 2023-2024.

Baca juga: Pemprov DKI Segera Tentukan Bakal Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung 2023-2024

Dinas SDA DKI, kata dia, tak akan bisa membebaskan lahan jika tak ada penlok.

"Dalam suatu pembebasan apapun itu, untuk proyek-proyek pemerintah, harus ada penetapan lokasi dulu yang jadi dasar untuk pembebasan itu," sebut dia.

"Kalau misal enggak ada itu (penlok), ya enggak bisa dibebasin karena dasarnya enggak ada," lanjutnya.

Roedito menyebut titik penlok akan diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, penlok memiliki masa berlaku mulai 2023 hingga 2024.

"Nah ini 2023 sedang dalam proses untuk dibuat penlok, nanti ada SK gubernurnya. Penlok ini berlaku 2023-2024, kan masa berlaku dua tahun," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk membuat penlok, Dinas SDA DKI tengah melakukan kajian bersama sejumlah pihak, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Muhammad Naufal | Editor: Icha Rastika, Nursita Sari, Ihsanuddin, Irfan Maullana).