Polemik Lahan di Sekitar Depo Pertamina Plumpang, Komisi D: Jangan Cari Kambing Hitam, tapi Cari Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta persoalan terkait lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, tak perlu dibesar-besarkan.

Untuk diketahui, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan untuk lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Di satu sisi, lahan di sekitar depo itu tergolong berbahaya sebagai tempat bermukim.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menekankan, warga yang tinggal di Jalan Tanah Merah Bawah atau di dekat Depo Pertamina Plumpang baru saja mengalami musibah.

Sebagai informasi, pada 3 Maret 2023, kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan 19 orang meninggal dunia.

Baca juga: BPN Jakut Cari Tau Siapa Pemilik Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang

"Kalau saya begini, ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah," ucap Ida melalui sambungan telepon, Senin (6/3/2023).

Karena musibah ini, politisi PDI-P itu menilai bahwa mencari solusi merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini.

Menurut Ida, mencari kambing hitam atau pihak yang harus disalahkan tak seharusnya dilakukan.

"Saya pikir tidak perlu mencari kambing hitam atau kesalahan apa. Tapi mencari solusi, menurut saya, ini yang pas, mencari solusi saja," urainya.

Dia menyebutkan, terdapat dua solusi untuk warga Jalan Tanah Merah Bawah, berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu ke lokasi pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Kedua solusi itu adalah relokasi warga atau relokasi Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Tim Dokter RSPP Angkat Jaringan Mati dari Tubuh Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar Tak Infeksi

Ida menyatakan, relokasi depo tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Saya berpikir, kita cari solusi terbaiknya saja. Kalau berbicara bahwa (Depo) Pertamina yang dipindahkan, butuh waktu berapa puluh tahun? Butuh waktu berapa lama? Itu yang musti kita lihat," ucapnya.

Berdasar hal ini, kata Ida, jalan terbaik adalah relokasi warga.

Dia menyarankan warga agar direlokasi ke tempat hunian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.