Pemprov DKI Harus Pastikan Tidak Ada Pelayanan Terganggu Imbas Pemangkasan Jam Kerja ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memastikan tidak ada pelayanan masyarakat yang terganggu selama Ramadhan, mengingat adanya pengurangan jam kerja aparatur sipil negara (ASN).

"Artinya secara utuh bahwa kebijakan ini betul melindungi masyarakat. Ketika ada pengurangan pelayanan publik tidak terganggu," ujar Trubus saat dihubungi, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Jam Kerja ASN DKI Dipangkas Selama Ramadhan, Pengamat: Masyarakat Kecewa

Trubus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta semestinya sudah mempertimbangkan sebelum menetapkan aturan pengurangan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan.

Itu disebabkan karena pastinya akan ada dampak yang terjadi meski waktu kerja dipangkas hanya satu hingga 1,5 jam dari biasanya.

"Pemerintah harus juga memikirkan damkar yang terjadi sehingga aturan yang sudah berlangsung ini akan menimbulkan persoalan. Ini menurut saya harus dilihat secara keseluruhan," kata Trubus.

Baca juga: Aturan Jam Kerja Beda dengan SE MenPAN-RB, Pemprov DKI Sebut demi Kurangi Kemacetan

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah menerbitkan aturan jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadhan 2023.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 199 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Selama Ramadhan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tertanggal 13 Meret 2023.

"Dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai ASN untuk melaksanakan ibadah puasa, perlu diatur jam kerja pada saat Bulan Suci Ramadan," tulis Heru dalam Kepgub tersebut, dikutip Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Bisa Pulang Pukul 14.00, Ini Aturan Jam Kerja ASN selama Ramadhan 2023

Berikut ketentuan jam kerja bagi ASN saat Ramadhan 2023:

- Senin sampai Kamis, jam kerja ASN mulai pukul 07.00 hingga 14.00 WIB, dengan durasi waktu istirahat 30 menit terhitung mulai pukul 12.00 WIB.