JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengaku baru mengetahui deretan ruko di Pluit mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air setelah adanya aduan laporan di situs Cepat Respons Masyarakat (CRM).
Untuk diketahui, deretan ruko yang melanggar aturan tersebut berlokasi di RT 011/RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Sampai ke saya begitu CRM ya, dia mengadu ke pendopo. Kan Pak Gubernur bikin tuh (CRM), ke situ. Baru masuk ke kami, baru kami respons. Saya enggak tahu sih yang (laporan) 2019," imbuh Ali di Mal Central Park, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu (21/5/2023).
Baca juga: Ruko di Pluit Caplok Bahu Jalan, Wali Kota Jakut Bantah Baru Kerja Setelah Disorot Heru Budi
Ali yang menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sejak Februari 2021 itu mengungkapkan, aduan tersebut masuk ke CRM pada Maret 2023.
"Mulai Maret ya," ungkapnya.
Sebagai informasi, Ketua RT 011/RW 03 Pluit, Riang Prasetya mengaku sudah melayangkan surat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi atas keresahan masyarakat soal dugaan pelanggaran batas bangunan yang menutup saluran air hingga memakan bahu jalan.
Dalam surat tersebut, Riang mengungkapkan bahwa keberadaan 20 unit ruko di Z4 Utara dan 22 unit ruko di Z8 Selatan adalah milik perorangan.
Sebanyak 20 unit ruko di Blok Z4 Utara digunakan sebagai tempat usaha restoran dan kafe, sedangkan 22 unit ruko di Blok Z8 Selatan digunakan sebagai tempat usaha perkantoran dan restoran.
Baca juga: Tidak Semua Bangunan Ruko di Pluit Bakal Dibongkar, Hanya yang Caplok Bahu Jalan dan Saluran Air
Pada awal 2019, bangunan ruko di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih terlihat baik dan tidak ada satu pun yang menutup saluran air atau memakan bahu jalan.
"Bahwa, pada pertengahan 2019, ada dua ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, RT 011/RW 03, yang mulai membangun, melewati batas saluran air got, dan memakan bahu jalan lebih dari empat meter," bunyi surat Riang kepada Heru Budi.
Dengan dibangunnya dua ruko yang melewati batas ini, Riang melaporkan ke Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan untuk dilakukan penertiban. Sayangnya, laporan itu tidak membuahkan hasil.
Akibat pembiaran itu, kata Riang, pada periode akhir 2019 hingga 2022 telah terjadi pembangunan ruko yang melewati batas secara berjamaah.
Sama seperti sebelumnya, mereka menutup saluran air dan memakan bahu jalan untuk pejalan kaki dengan perkiraan lebih dari empat meter.
Setelah 3 tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara akhirnya menyatakan bahwa deretan tersebut melanggar aturan.
Kini pemilik ruko diberi waktu empat hari untuk membongkar bangunan miliknya yang mencaplok saluran dan bahu jalan.
Tenggat waktu itu diberikan sejak Jumat (19/5/2023) agar pemilik ruko membongkar sendiri bangunan yang melanggar sejak 2019 itu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.