Wali Kota Jakut Akhirnya Buka Suara soal Ruko di Pluit yang Caplok Jalan...

Dalam wawancara bersama awak media, Ali membantah hal itu.

Menurut Ali, kabar tersebut hanya isapan jempol. Sebab, pejabat yang disebut-sebut memberikan beking tidak pernah muncul saat Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengancam akan membongkar deretan ruko itu.

"Enggak muncul tuh, enggak muncul bekingnya (saat) kita mau bongkar. Biar bongkar nih, biar muncul nih," kata Ali sambil tertawa kecil.

Baca juga: Benang Kusut Masalah Ruko di Pluit yang Caplok Bahu Jalan dan Kecurigaan Ada Beking Oknum Kecamatan

Tidak semua dibongkar

Ali menegaskan bahwa deretan ruko-ruko inj sejatinya memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Pernyataan ini sekaligus meluruskan bahwa tidak semua bangunan ruko yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air itu bakal dibongkar Sat Pol PP Jakarta Utara, melainkan hanya lahan yang melanggar IMB saja.

"IMB-nya ada," ujar Ali.

"Bangunan yang untuk sampai bangunan dia (para pemilik ruko) doang, itu ada IMB. Dari bangunan sampai ke saluran, itu enggak ada IMB-nya. Apalagi saluran ke jalan, itu sudah fasilitas sosial dan fasilitas umum," tegas Ali melanjutkan.

Baca juga: Tidak Semua Bangunan Ruko di Pluit Bakal Dibongkar, Hanya yang Caplok Bahu Jalan dan Saluran Air

Kendati demikian, Ali tidak bisa mengungkapkan secara rinci mengenai berapa luas lahan yang hendak dibongkar oleh Pemkot Jakarta Utara.

Dia juga tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah ruko yang hendak dibongkar usai dinyatakan melanggar aturan.

"Aduh... Kalau jumlahnya 42-an yang kita minta bongkar semua. Tinggal 41 ya," tutur Ali.

"Jumlah rukonya segitu. Tapikan enggak semuanya bongkar. Lihat dulu, ada yang enggak kan. Ada yang memang enggak. Total-total kalau dihitung, cuma 22 doang," imbuh Ali lagi.

Lolos dari sanksi

Total, ada 3 aturan yang dilanggar para pemilik ruko di Pluit itu. Tiga pelanggaran itu diketahui dari surat yang dilayangkan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Utara, Jogi Harjudanto kepada Satpol PP Jakarta Utara untuk pembongkaran ruko-ruko tersebut.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 189 Ayat 1, di mana pemilik ruko memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.