Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tafsiran Berbeda atas Deklarasi Kaesang "Depok Pertama", PKS Singgung "Calon Impor", PDI-P Tak Ingin GR

Kompas.com - 13/06/2023, 09:49 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Video Kaesang Pangarep yang menyatakan dirinya siap menjadi "Depok Pertama" menuai respons yang berbeda antara PKS, partai yang bertahun-tahun menjadikan kadernya sebagai wali kota Depok, dan PDI-P, partai tempat keluarga Kaesang bernaung.

Kaesang mengaku siap maju menjadi "Depok Pertama" melalui sebuah video yang diunggah dalam video berjudul "Klarifikasi, Saya Buka Suara" di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat pada Sabtu (10/6/2023).

Usai muncul video tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Depok langsung menyindir Kaesang sebagai calon wali kota "impor" atau berasal dari luar Depok.

Sementara itu, DPD DPI-P Depok masih belum yakin pernyataan Kaesang adalah bentuk deklarasi maju Pilkada Depok.

Baca juga: Kaesang Mendulang Suara Sebelum Berperang

 

 

PKS bereaksi, sebut tak pilih kepala daerah impor

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok Hermanto Setiawan memastikan, pihaknya tidak akan mengusung Kaesang Pangarep sebagai calon wali kota Depok.

Sebab, Kaesang bukan lah warga yang lahir dan besar di Depok.

"Kalau PKS sendiri, lebih mengutamakan orang Depok (yang menjadi calon Wali Kota Depok)," ucap Sekretaris DPD PKS Kota Depok Hermanto Setiawan, melalui sambungan telepon, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, warga yang sudah lama tinggal Depok akan lebih bisa memahami persoalan di kota tersebut.

Selain itu, warga Depok juga dinilai lebih menjiwai saat menjadi pemimpin di kota itu.

Baca juga: Usai Kaesang Deklarasi Depok Pertama, PSI Komunikasi Dengan Relawan

"Karena dia akan lebih bisa menjiwai dan juga memahami permasalahan yang ada di Kota Depok," urai Hermanto.

 

Sementara itu, Hermanto berujar, calon Wali Kota Depok yang berasal dari luar kota tersebut alias sosok "impor", hanya mengandalkan popularitas semata.

Ia meyakini Kaesang yang besar di Solo tidak menguasai persoalan di Kota Depok secara mendetail.

"Kalau calon (Wali Kota Depok) 'impor', kami melihat hanya mengandalkan popularitas dan yang terlihat juga bisa jadi tidak menguasai permasalahan di Kota Depok dengan detail," tuturnya.

Di satu sisi, Hermanto mengakui, tak ada larangan bagi sosok "impor" yang ingin menjadi calon wali kota Depok.

"Sekali lagi, tidak ada larangan secara hukum. Silakan saja (maju calon Wali Kota Depok)," sebut dia.

Baca juga: Pernyataan Kaesang Siap Hadir Jadi Depok Pertama Dinilai Ambigu, Pengamat: Jangan-jangan Mau Launching Produk

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com