Mengurangi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agaknya tidak memiliki banyak waktu untuk meniadakan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Pada Maret 2022, masih ada 95.668 orang warga Jakarta (0,89 persen dari total penduduk) yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.

Jumlah itu tentu sudah berkurang pada saat ini dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pascapandemi dan dilaksanakannya berbagai program sosial.

Namun pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem nasional menjadi nol persen pada 2024, termasuk di Jakarta.

Maka tugas Pemprov DKI Jakarta tidak ringan. Waktu yang tinggal satu setengah tahun teramat singkat untuk mengentaskan puluhan ribu warga miskin ekstrem yang tersisa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada umumnya yang masih banyak, yaitu 494.000 orang (4,61 persen total penduduk) juga menuntut uluran tangan pemerintah.

Belum lagi jika kriteria penduduk miskin ditinggikan sesuai usulan Bank Dunia, maka semakin banyak warga miskin Jakarta yang perlu diperhatikan.

Intervensi Pemprov DKI

Ada empat program intervensi yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, yaitu validasi data, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan perumahan.

Validasi data dilakukan karena ada indikasi banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, tetapi tidak menerimanya.

Ini terjadi pada saat pandemi Covid-19 mengganas, tetapi mungkin masih terjadi hingga sekarang. Exclusion error pendistribusian bantuan sosial di Jakarta, dengan lima wilayah kota dan satu kabupaten (Kepulauan Seribu), diduga masih cukup tinggi.

Dengan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan program Pemprov DKI sendiri, data warga miskin ekstrem yang lebih akurat diharapkan dapat tersedia, yaitu by name by address.

Akhir Juli 2023 ini, pemutakhiran data akan berakhir, dan diharapkan pemberian bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Intervensi kedua, yaitu perlindungan sosial bagi warga miskin di Jakarta dilakukan dengan pemberian berbagai bantuan.

Selain bantuan uang tunai, Pemprov DKI juga memberikan bantuan pangan, bantuan pengobatan, beasiswa pendidikan, bantuan sewa rumah, pengurangan tarif transportasi, dan lain-lain.

Tidak setiap keluarga miskin ekstrem menerima semua jenis bantuan tersebut, tergantung kondisinya.

Contoh program perlindungan sosial adalah subsidi pangan, di mana keluarga miskin ekstrem menerima paket pangan seharga Rp 126.000 yang didistribusikan di 366 lokasi. Paket pangan ini terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur, ikan kembung, dan susu.

Bantuan dari Pemprov DKI dan dari Kementerian Sosial tentunya sangat bermanfaat bagi warga miskin ekstrem karena dapat mengurangi penderitaan mereka.

Penghasilan rata-rata kurang dari Rp 11.633 per hari (Rp 348.990 per bulan) sebagai kriteria kemiskinan ekstrem pada September 2022, membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana sekalipun.

Masalahnya, berbagai bantuan sosial itu bersifat konsumtif, yang dapat segera habis, sementara kondisi kehidupan mereka belum tentu berubah cepat. Maka program pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk intervensi ketiga diharapkan menjadi solusinya.

Salah satunya adalah Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur), di mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyediakan fasilitas berusaha kepada warga, seperti pelatihan kerja, pameran produk, akses permodalan, pendampingan usaha, kemudahan perizinan, dan lain-lain.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melaksanakan pelatihan keterampilan kerja secara reguler dan melalui mobile training unit di pusat-pusat pelatihan kerja, di samping bursa kerja yang rutin diselenggarakan.

Namun apakah program yang berlaku untuk semua warga ini dapat diikuti oleh warga miskin ekstrem masih perlu dikaji.

Adapun intervensi keempat, yaitu perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman di 220 Rukun Warga (RW) akan diteruskan pada 2023 ini.

Bekerjasama dengan lembaga sosial nirlaba, Pemprov DKI melakukan renovasi rumah warga dan “bebenah kampung” di beberapa lokasi.

Program ini secara tidak langsung meningkatkan produktivitas ekonomi warga dengan menyediakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Tantangan

Dengan APBD sebesar Rp 83 triliun (2023), Pemprov DKI Jakarta tentu tidak kesulitan membiayai program-program untuk menihilkan kemiskinan ekstrem tahun depan.

Namun di sisi lain terdapat tantangan yang selama ini belum teratasi dengan baik, yaitu banyaknya pendatang ke Jakarta.

Tidak semua pendatang memiliki keahlian dan kemampuan untuk hidup di Jakarta dengan layak. Mereka menambah jumlah penganggur yang sudah ada.

Sebagian pendatang terpaksa hidup dengan kondisi sangat tidak manusiawi, seperti tinggal di kolong-kolong jembatan. Mereka memenuhi kriteria warga miskin ekstrem yang perlu dientaskan.

Pemprov DKI perlu mengikutsertakan warga miskin termasuk para pendatang tanpa keahlian tersebut dalam program-program padat karya, seperti pembersihan sungai, pembangunan jalan, dan lain-lain.

Namun keberhasilan program ini dapat mengundang pendatang yang lebih banyak lagi dari daerah-daerah, termasuk dari daerah sekitar Jakarta sendiri. Mereka yang tidak mampu bersaing akan terperangkap dalam kemiskinan.

Hal itu menyebabkan pengurangan kemiskinan ekstrem di Jakarta menjadi sulit dilakukan dengan tuntas. Yang terjadi adalah siklus kemiskinan yang berputar tanpa ujung.

Mencari solusi efektif

Keempat intervensi Pemprov DKI Jakarta seperti yang diuraikan di atas kiranya sudah tepat dan perlu terus dilakukan. Validasi data penduduk miskin akan menguak masalah yang dihadapi warga miskin.

Dari sana dapat dirumuskan program-program yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang dialami warga.

Saat ini urusan kesehatan bagi warga miskin secara umum sudah dapat diatasi dengan program pelayanan kesehatan primer dan bantuan iuran BPJS dari pemerintah. Pendidikan gratis hingga sekolah menengah diharapkan segera terealisasi.

Upaya lain yang perlu diperkuat untuk mengatasi kemiskinan adalah pembukaan akses terhadap pekerjaan yang lebih luas.

Penyediaan ruang untuk berusaha adalah salah satu kebijakan strategis. Warga dapat berjualan di tempat-tempat yang ditentukan, yang tentunya berada di tengah keramaian, namun tanpa menambah kemacetan dan kesemrawutan.

Lokasi usaha perlu ditetapkan dengan jelas, diatur waktu-waktu berdagangnya, dan disediakan kios-kios semi permanen yang artistik, serta dijaga kebersihan dan ketertibannya. Banyak warga miskin yang menganggur akan dapat terbantu dengan program ini.

Pusat pelatihan kerja skala kecil perlu diperbanyak hingga dapat dijangkau oleh warga yang membutuhkan. Keterampilan yang diajarkan perlu bervariasi, mudah diikuti pencari kerja, dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Rumah tangga kalangan mampu umumnya memerlukan jasa-jasa asisten rumah tangga (ART), tukang kebun, penjaga keamanan, dan jasa-jasa pertukangan, seperti tukang ledeng, dan berbagai jenis pekerjaan besar/kecil lain.

Semua itu dapat dipenuhi oleh pencari kerja dengan keterampilan sederhana yang dapat diajarkan di balai pelatihan kerja tingkat kecamatan yang dibentuk.

Dinas urusan tenaga kerja dapat mendorong terbentuknya usaha penyedia jasa-jasa tersebut, mengawasi beroperasinya pekerjaan informal, menangani pengaduan warga, dan sebagainya.

Pembenahan lingkungan permukiman khususnya penyediaan air bersih dan kebersihan lingkungan termasuk sungai/selokan, perlu menjadi fokus Pemprov DKI berikutnya.

Di setiap lingkungan permukiman perlu disediakan lapangan terbuka bagi warga untuk tempat bermain anak, berolahraga, berkumpul warga, berlatih keterampilan, dsb.

Dengan berbagai usaha tersebut, kemiskinan ekstrem di Jakarta diharapkan akan dapat berkurang secara signifikan.