Pro-Kontra Pansus JIS, Diusulkan tapi Belum Pernah Terwujud...

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering kali tak menjalankan setiap rekomendasi yang dihasil oleh Pansus.

"Pansus ini kadang lebih besar (unsur) politiknya daripada substansialnya. Banyak Pansus juga enggak jelas ujungnya," kata Basri.

"Tidak dilaksanakan juga sama eksekutif. Padahal sudah capek-capek kita bahas dan didalami di Pansus," sambungnya.

Atas dasar itu, Baco menegaskan bahwa Golkar menolak pembentukan Pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

"Kalau harus sampai pansus, Golkar menolak, kecuali setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, perlu pendalaman lagi. Mungkin bisa naik pansus," pungkasnya.

Bukan kali pertama

Usul pembentukan pansus untuk mengaudit masalah pembangunan JIS bukan kali pertama diusulkan.

Pada 2022, wacana pembentukan pansus juga pernah bergulir usai peristiwa robohnya pagar tribun penonton sisi utara JIS, saat grand launching stadion tersebut pada 24 Juli 2022.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin mengungkapkan, pembentukan pansus JIS perlu dilakukan karena beberapa alasan.

Alasan pertama, yakni apa material yang digunakan untuk tembok di JIS sehingga pagar pembatas tribun di sana roboh.

"Terkait roboh, materialnya seperti apa? Dan kenapa seperti itu?" ujar Ichwanul, Selasa (2/8/2023).

Seiring dengan itu, Ichwanul juga menyoroti ongkos pembangunan JIS yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,4 triliun.

Dia pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola JIS selama proses pembangunan.

"Sekalian saja (bentuk pansuas), anggaran besar kok ini (pembangunan JIS), tapi hanya dalam waktu berapa bulan rusak," tegas Ichwanul.

Namun, usulan pembentukan pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS pada 2022 itu hingga kini tidak kunjung terwujud.

Usulan terbaru mengenai pembentukan pansus untuk polemik JIS, juga belum sampai ke meja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Sampai hari ini apa yang diusulkan oleh teman-teman itu, saya belum dapat suratnya (pengajuan) juga. Gitu," kata Prasetyo, dikutip Jumat (14/7/2022).

Menurut Prasetyo, dirinya tidak bisa sembarangan mendukung atau menolak usulan pembentukan pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

Dia mengaku harus mengetahui dan berdiskusi dengan para legislator lainnya untuk mengetahui urgensi pembentukan pansus tersebut.

"Saya sebagai ketua DPRD kan membawahi 9 fraksi, saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Apakah ini ada urgensinya?," pungkas Prasetyo.