Pro-Kontra Pansus JIS, Diusulkan tapi Belum Pernah Terwujud...

Surat klarifikasi dari Buro Happold yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan JIS dengan panduan dari perusahaan, bisa menjadi dasar untuk melakukan audit investigasi.

"Surat klarifikasi dari Buro Happold itu menjadi dasar untuk menanyakan dan melakukan audit investigasi terhadap pembangunan JIS," kata Anggara dikutip Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Bukan Perancang JIS, Apa Peran Buro Happold?

Meski begitu, Anggara berharap penelusuran yang dilakukan tidak mengganggu rencana renovasi JIS, agar bisa menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-17.

"Hal ini kami harap tidak mengganggu jalannya perhelatan Piala Dunia U-17 yang rencananya akan dilakukan di Indonesia," ungkap Anggara.

"Dan JIS ini kan jadi salah satu stadion yang didorong oleh PSSI untuk menjadi tempat penyelenggaraan," sambungnya.

Demokrat pertanyakan urgensi pansus

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat Mujiyono, mempertanyakan urgensi pembentukan pansus untuk mengusut permasalahan pembangunan JIS.

"Setuju atau tidak setuju (pembentukan pansus) harus dilihat. Itu persyaratan formal harus dapat, baru ngomongin setuju atau tidak," ujar Mujiyono kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Politikus Demokrat DKI Pertanyakan Urgensi Pembentukan Pansus JIS

Meski begitu, Mujiyono mengaku siap mendukung usulan pembentukan pansus. Dengan catatan, bukan untuk mencari-cari kesalahan yang bersifat politik.

"Kan tidak melulu negatif, ini intinya mencari tahu yang dirasa tidak sesuai keinginan masyarakat," kata Mujiyono.

"Kalau JIS tak standar FIFA, ditemukan sesuatu, itu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensinya," sambungnya.

PKS dan Golkar tegas menolak

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta beranggapan tidak perlu membentuk pansus hanya karena ada perbedaan pembangunannya JIS dengan panduan dari Buro Happold.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zulkifli mengatakan, Buro Happold hanya digunakan jasanya sebagai konsultan dalam perencanaan pembangunan JIS.

"Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS. Memang sudah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas yang membangun, mendesain JIS, putra putri Indonesia sendiri, bukan Buro Happold," ujar Taufik.

Baca juga: F-PKS DPRD: Yang Desain JIS Putra-putri Indonesia, Bukan Buro Happold

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, dorongan pembentukan pansus ini lebih disebabkan oleh adanya kepentingan politik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, permasalahan mengenai pembangunan JIS belum tentu dapat dituntaskan lewat pembentukan pansus.