Tak Hasilkan Laba, Sejumlah BUMD DKI Disebut "Mandul"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibu Kota "mandul".

Hal tersebut karena perusahaan dianggap tidak bisa menjalankan perannya untuk menghasilkan laba dan menambah penerimaan daerah.

"Memang dalam pembagian perannya terdapat BUMD-BUMD yang memang dibentuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Internal Jakpro Buntut Persekongkolan Revitalisasi TIM

"Namun, memang berorientasi menghasilkan laba yang kemudian memberikan kontribusi pada penerimaan daerah," sambung dia.

Menurut Eneng, BUMD DKI yang seharusnya berorientasi pada laba, justru tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

"Sayangnya, BUMD DKI Jakarta yang seharusnya berorientasi pada laba justru tidak mencapai target dividen bahkan malah 'mandul' dividen untuk Pemprov DKI, meski besaran PMD yang dikucurkan oleh Pemprov DKI tidaklah sedikit," kata dia.

Untuk diketahui, rapat paripurna DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Main Game Saat Rapat Paripurna, Pengamat: Wajar Jika Banyak yang Caci dan Marah

Dalam pidatonya, Heru mengungkapkan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran 2022 hanya terealisasi 86,5 persen dari target yang dicanangkan.

"Rancangan pendapatan daerah 2022, ditargetkan sebesar Rp 77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50 persen," ujar Heru.