Heru Budi: Siapa yang Mengubah Nama JakLingko? Enggak Ada...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan soal nama JakLingko yang dianggap diubah olehnya menjadi Mikrotrans.

Menurut Heru Budi, JakLingko dan Mikrotrans adalah dua hal berbeda dalam transportasi publik.

"Jaklingko itu sistem pembayaran. Mikrotrans itu transportasinya atau mobilnya, mikroletnya. Misal, kalau gedung itu Balai Kota, terus ada Blok G. Pak Heru mau ubah Blok G jadi Balai Kota?" ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Heru pun mempertanyakan aksi protes yang menyebut dia telah mengganti nama JakLingko menjadi Mikrotrans hingga ramai menjadi perbincangkan.

Baca juga: Kadishub DKI Luruskan Salah Kaprah Nama JakLingko Warisan Anies Diubah Jadi Mikrotrans

"Siapa yang mengubah nama Jaklingko? Enggak ada yang mengubah. Saya juga baca berita itu, saya sendiri bingung mau tanya sama siapa?" ucap Heru.

"Sekarang jawaban singkat, JakLingko sistem (pembayaran) sekarang berjalan lalu Mikrotrans kendaraannya," sambungnya.

Sebelumnya, warga bernama Hana Charistia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritik Heru Budi melalui video yang diunggah pada TikTok pribadinya.

Ia mempertanyakan mengapa Heru mengubah nama Jaklingko menjadi mikrotrans.

"Hari ini ada yang baru di Jakarta. Sistem transportasi terintegrasi yang kita ketahui bernama JakLingko, hari ini diubah oleh PJ Gubernur menjadi Mikrotrans," kata Hana.

Baca juga: Kadishub Bantah Heru Budi Ubah Nama Jaklingko Jadi Mikrotrans

Dalam video itu, Hana mengatakan bahwa JakLingko itu merupakan nama yang diambil dari bahasa NTT tepat di kawasan Manggarai Tengah, Ruteng, Desa Cancar.

Nama JakLingko itu dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga menjadi istilah umum di Ibu Kota.

"Saya sebagai putri daerah yang tinggal di Ibu Kota merasa sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur mengganti nama JakLingko menjadi Mikrotrans," kata Hana.

"Seharusnya bapak yang menjadi Pj Gubernur melanjutkan program program yang sudah dibuat oleh pak Anies. Bukan mengubah seenaknya seperti ini," sambungnya.

Hana pun menyarankan agar para pejabat di DKI Jakarta dapat menggunakan bahasa daerah sebagai istilah umum yang dapat dipakai di Ibu Kota.

"Ini kritik kekecewaan saya kepada Pj Gubernur Heru Budi," kata Hana.