JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Masalah ini dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023). Jokowi mengakui kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.
"Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ungkap Jokowi, Senin.
Baca juga: Keluh Kesah Mereka yang Jadi Korban Buruknya Kualitas Udara Jakarta...
Atas peliknya masalah udara ini, Jokowi tak meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah buruknya udara Ibu Kota sendirian.
Jokowi memberikan sejumlah catatan penting agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Jokowi mengeluarkan sejumlah instruksi untuk penanganan polusi udara. Dalam jangka pendek, Jokowi minta ada intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Jokowi juga meminta agar ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek. Selain itu, Jokowi juga minta segera terapkan regulasi batas emisi dan perbanyak ruang terbuka hijau.
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga secara konsisten mendorong kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
Baca juga: Dari Pengemudi Ojol sampai Jokowi Terkena Dampak Buruknya Polusi Udara Jabodetabek
Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.
"Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, belum ada tindakan nyata dari pemerintah terkait polusi udara di Ibu Kota yang masih buruk hingga saat ini.
Baca juga: Atensi Jokowi soal Polusi Udara Jabodetabek dan Sejumlah Upaya Mengatasinya
"Ini jadi preseden bahwa belum ada tindakan yang nyata dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci F Tanjung, Senin.
Berdasarkan hasil kajian maupun fakta di lapangan, lanjut dia, sumber emisi atau pencemar udara berasal dari kendaraan bermotor maupun pembangkit listrik.
Selain itu, tingginya angka kebakaran di Ibu Kota menambah tingkat polusi udara. Sayangnya, Walhi melihat belum ada langkah yang serius untuk mengurangi emisinyadi Jakarta.