10 Bulan Jabat Pj Gubernur DKI, Kinerja Heru Budi Dianggap Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum optimal selama 10 bulan menjabat atau sejak Oktober 2022.

Menurut Trubus, eks Wali Kota Jakarta Utara itu belum dapat menyelesaikan berbagai masalah di Ibu Kota.

"Kalau saya melihat selama ini belum berjalan optimal artinya apa yang ditugaskan tiga hal. satu, penanganan banjir baru pembebasan sodetan Kali Cliwung," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Pakar Minta Heru Budi Keluarkan Imbauan Wajib Masker

Selain itu, Heru belum terlihat melanjutkan pengerjaan proyek-proyek era pejabat sebelumnya yang belum selesai. Salah satunya sumur resapan sebagai pengendalian banjir di Jakarta.

"Upaya yang dulu dilakukan Anies seperti sumur serapan dilanjutkan apa tidak, ternyata tidak dilanjutkan. Belum ada solusi lain hanya sekadar rutinitas yaitu pengerukan setu-setu kanal-kanal," ucap Trubus.

Menurut Trubus, upaya yang dilakukan Heru Budi ini hanya membakar uang. Apalagi, tidak adanya koordinasi dengan wilayah di luar Ibu Kota soal penanganan masalah tersebut.

"Maksudnya wilayah penyangga itu sampai hari ini kan belum ada koordinasi seperti apa termasuk penanganan sampah. Penanganan sampah kita kan masih menggantung yang namanya Bantargebang," kata Trubus.

Ia mencontohkan salah satu proyek yang dihentikan, yakni pembuatan intermediate treatment facility (ITF), Sunter, Jakarta Utara sebagai pengendalian sampah di DKI.

Baca juga: Udara di Jakarta Tidak Sehat, Heru Budi Akan Ketatkan Uji Emisi Kendaraan

"Jakarta membuat ITF sampai sekarang malah setop tidak ada berhasil apa. Ini kan harusnya menjadi tantangan dan persoalan bagaimana permukiman perbatasan Jakarta, yakni Tangerang," ucap Trubus.

Permasalahan lain yang belum diselesaikan Pemprov DKI Jakarta yakni penanganan kemacetan. Trubus menilai masalah kemacetan sampai saat ini belum ada solusinya.

"Mengubah jam kerja, kan sudah jelas tinggal kita lanjutkan saja. Misalnya kebijakan ERP ya lanjutkan aja. Tidak semua 24 jalan diterapkan, tapi mungkin diprioritaskan jalan-jalan utama," kata Trubus.