Saat Pejabat DKI Diwajibkan Pakai Kendaraan Listrik untuk Atasi Polusi Udara, tapi Disebut Tak Selesaikan Masalah

Sebab, menurut dia, hingga kini pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah limbah B3.

Pada intinya Suci menilai pengalihan kendaraan bahan bakar minyak ke listrik bukan solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta.

Dia berpandangan, penggunaan kendaraan listrik juga memerlukan infrastruktur.

"Infrastruktur ini mau dibangun di mana lagi, sementara kita sudah tidak punya banyak ruang," ungkap dia.

Baca juga: Heru Budi Berharap Warga Beralih ke Kendaraan Listrik meski Dianggap Perparah Macet

Suci menyampaikan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, ruang terbuka hijau di Ibu Kota menurun dari angka 7 persen ke 5,33 persen dalam tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, ia mendorong agar moda transportasi umum dibenahi.

"Moda transportasi publik ini bisa saja berbasis listrik, tetapi karena mobilisasinya mengangkut orang yang lebih banyak, maka lebih efisien dan lebih efektif untuk mengurangi polusi udara," terang Suci.

Benahi macet

Ajeng Dwi Irmawati (29), warga Jakarta Timur menegaskan, penggunaan kendaraan listrik bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah polusi udara.

Ia menilai, tak akan banyak warga yang mau berpindah ke kendaraan listrik dalam waktu singkat, segencar apa pun pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Di saat bersamaan, ibu kota tetap akan macet dan kualitas udara akan tetap buruk.

Baca juga: Kendaraan Listrik Bukan Solusi Polusi Udara, Warga: Macetnya Dulu Dibenahi

"Macetnya dulu saja lah (dibenahi). Kalau masalah kendaraan listrik mah bisa bisa nanti-nanti. Macetnya itu yang terutama," jelas Ajeng saat ditemui Kompas.com di kawasan Jalan Dogon Raya, Pondok Kopi, Senin.

(Penulis: Muhammad Isa Bustomi, Zintan Prihatini, Joy Andre | Editor: Ihsanuddin, Nursita Sari).