Saat Warga Cibubur Tak Lagi Merasa Terdiskriminasi sejak Ada LRT Jabodebek...

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Cibubur setidaknya bisa tersenyum tipis setelah pemerintah meresmikan pengoperasian Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek sejak Senin (28/8/2023) lalu.

Kehadiran kereta LRT Jabodebek yang turut menjangkau kawasan penyangga, termasuk Cibubur dan sekitarnya, disambut baik oleh para pencari nafkah yang bekerja di Jakarta.

Hal ini dirasakan pekerja kantoran di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Pritha, salah satunya. Ia mengaku terbantu untuk mengakses area lain di Jabodebek.

Baca juga: Warga Cibubur Keluhkan Akses Stasiun LRT Harjamukti yang Jauh dari Jalan Utama

"Depok, Bogor, Bekasi kan ada kereta (KRL), ini kita kan enggak ada. Kalau LRT nanti dari Bogor, kita juga sengsara juga. Pasti isinya orang-orang Bogor, kan mereka stasiun pertama berarti," tutur dia, Kamis (31/8/2023).

Selain membawa mobil pribadi, selama ini, untuk mencapai Jakarta, Pritha biasanya berangkat dengan angkutan yang ia sebut omprengan.

"Tanggal ganjil bawa mobil untuk ke kantor di BEI SCBD. Kalau genap biasanya naik omprengan dari Cibubur Junction tarif Rp 25.000," papar dia.

"Pulangnya pun kadang naik omprengan lagi dari Semanggi, atau naik Transjakarta," ucap Pritha melanjutkan.

Langkah itu ia pilih lantaran sulitnya transportasi umum yang nyaman dan fleksibel dari daerah Cibubur menuju Jakarta.

Baca juga: Warga Cibubur Butuh Transportasi Feeder ke Stasiun LRT Harjamukti

Terletak di empat persimpangan

Untuk diketahui, Cibubur berada di persimpangan empat wilayah administratif sekaligus yaitu Jakarta Timur, Bogor, Bekasi, dan Depok.

Sejumlah proyek infrastruktur, khususnya transportasi massal, sangat terbatas. Padahal, nama Cibubur kerap dipakai beberapa pengembang perumahan.

Pesatnya pembangunan besar-besaran sejak awal 2000-an tak membuat wilayah Cibubur ramah untuk masyarakat komuter. Belum lagi, lalu lintas yang macet.

Hal ini membuat warga di sebagian besar wilayah ini hanya mengandalkan kendaraan roda dua atau empat, bus transjakarta, atau Royaltrans.

Baca juga: Dua Rute LRT Resmi Beroperasi, Jokowi Ajak Warga Bekasi dan Cibubur Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Berharap lebih banyak pengumpan

Meski terbantu dengan adanya transportasi masal baru, warga Cibubur bernama Vemi Rahayu (27), berharap hadirnya LRT ini disertai dengan kemudahan akses transportasi umum atau feeder menuju Stasiun LRT Harjamukti.

Saat ini, untuk menuju stasiun dari rumahnya, ia masih harus menggunakan sepeda motor dan memarkirkan kendaraannya di kantong parkir yang berjarak sekitar 500 meter dari pintu masuk stasiun.

Sedangkan, jika naik ojek online dari rumah menuju stasiun LRT, ia harus menghabiskan ongkos sebesar Rp 13.500-15.000.

"Ya dari stasiun ke rumahku memang 10-15 menit saja. Biasa naik ojol atau enggak kendaraan pribadi terus parkirnya bisa di Wiladatika," kata Vemi kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

"Sepertinya lebih butuh feeder dari kantong parkir ke stasiun LRT deh," sambung dia.

Baca juga: Pekerja Kantoran Dominasi Gerbong LRT Harjamukti-Dukuh Atas Pagi Ini

Hal senada, Pritha menilai transportasi pengumpan menuju stasiun di Cibubur yaitu Stasiun LRT Harjamukti diperbanyak. Menurut dia, posisi stasiun agak jauh dari tempat pemberhentian angkot.

"Jalan LRT ini ke akses jalan utama juga kehitung cukup jauh ya dibanding MRT atau kereta. Dia agak mejorok ke dalam gitu," kata Pritha.

Wakil Ketua Pemeberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, memandang

menilai hanya layanan terintegrasi ini baru di wilayah DKI Jakarta yang sudah matang dan siap.

Baca juga: Saat Stasiun LRT di Pinggiran Jakarta Sulit Diakses: Angkot Lama Datang dan Kantong Parkir Jauh

"Di wilayah Bekasi dan Depok, masih kurang. Di Depok bahkan belum terlihat ada layanan transportasi publik memadai," ucap Djoko dalam penjelasannya kepada Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

Ia berharap agar setiap pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati lintasan layanan LRT Jabodebek mau mendukung layanan terintegrasi ini.

"Ketika satu program strategis nasional dikerjakan di daerah, Kemendagri harusnya diajak supaya bisa mengkoordinasikan pemerintah daerah itu dan membuat aturan untuk dipatuhi pemerintah daerah," ucap Djoko.

(Penulis : Wasti Samaria Simangunsong | Editor : Jessi Carina, Ihsanuddin)