Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Program Jakpreneur

Jakarta, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) mendorong pengembangan dan pembinaan untuk UMKM melalui program Jakpreneur.

Program tersebut dihadirkan sebagai platform kreasi, fasilitasi, serta kolaborasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kewirausahaan anggota yang dibina.

Kepala DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante menyatakan, Jakpreneur berupaya menyesuaikan beragam kebutuhan terkini anggota Jakpreneur yang dibina enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengampu.

"DPPKUKM Jakarta telah menyusun berbagai strategi untuk menghadapi tantangan kondisi perekonomian pada 2023 dan mencari peluang peningkatan ekonomi," katanya.

Baca juga: Berikan Keringanan, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Program Pengurangan PBB untuk Masyarakat 

Elisabeth melanjutkan, strategi yang telah disusun adalah penggunaan sistem e-order dan kegiatan business matching.

Untuk strategi sistem e-order, DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri yang dimulai dari unsur pemerintah, misalnya penggunaan e-katalog untuk pembelian barang atau jasa untuk rapat di seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta. 

"Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) agar bisa terukur. Realisasi komitmen P3DN Pemprov DKI Jakarta sendiri sebesar 91,82 persen," ujarnya. 

Sementara itu, pelaksanaan business matching dalam rangka mendorong P3DN, guna menekan produk impor di Jakarta. Pelaksanaannya pun melibatkan sejumlah perusahaan yang bersertifikasi, dengan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis (PPT), dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Kabar Gembira, Warga DKI Jakarta yang Berencana Beli Rumah Pertama Bebas BPHTB

"Tujuan pembinaan yang dilakukan DPPKUKM Jakarta adalah untuk memajukan para pelaku UMKM, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jakarta. Sebab, kemajuan UMKM dapat mendorong diversifikasi ekonomi terwujud di berbagai sektor," ucap Elisabeth.  

Pemberian Sertifikasi Halal 

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pameran Produk Halal IKM (Industri Kecil dan Menengah): Bazar, Talkshow, dan Sosialisasi yang diadakan di Balai Pertemuan Lantai Dasar Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Selain menjalankan strategi tersebut, DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta juga mendorong kepemilikan sertifikasi halal, untuk menjamin kualitas produk yang ditawarkan pelaku UMKM.

Agenda itu diwujudkan melalui Pameran Produk Halal IKM (Industri Kecil dan Menengah): Bazar, Talkshow, dan Sosialisasi yang diadakan di Balai Pertemuan Lantai Dasar Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Bekerja sama dengan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta memberikan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada 1.075 pelaku UMKM Batch I. Selain itu, diadakan pula bazar yang diikuti 56 UMKM Jakpreneur agar dapat mempromosikan produknya.

Baca juga: Raih 180 Medali, DKI Jakarta Juara Umum Popnas 2023 di Palembang

Terkait acara tersebut, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk mendukung dan mengentaskan pelaku UMKM, agar dapat mengembangkan usaha mereka. 

"Saya minta semua dinas dapat mendukung pengentasan UMKM anggota Jakpreneur dengan melakukan pembinaan setiap tahun. UMKM harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk memasarkan produknya kepada publik," tuturnya.