Heru Budi Minta Dishub Selesaikan Masalah Akses Transportasi di Rusunawa Nagrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, akan mencari solusi soal keluhan warga Rusunawa Marunda yang sulit mengakses transportasi umum setelah direlokasi ke Rusun Nagrak.

"Nanti dibantu Dinas Perhubungan DKI, saya minta Dinas Perhubungan," ujar Heru di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa (13/9/2023).

Namun eks Wali Kota Jakarta Utara itu tak menjelaskan secara terperinci bentuk bantuan Dishub DKI Jakarta untuk warga Rusunawa Marunda itu.

Baca juga: Direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Warga Minta Pemprov Tambah Bus Sekolah dan Angkot ke Marunda

Heru tak menampik bahwa sudah ada beberapa catatan yang harus ditangani Pemprov DKI terkait masalah warga Rusunawa Marunda.

"Ada beberapa poin, termasuk (soal sulitnya transportasi) itu," ucap Heru.

Sebelumnya, warga Rusun Marunda Cluster C yang direlokasi ke Rusunawa Nagrak mengeluh sulitnya mengakses transportasi umum.

Bahkan, warga harus menunggu sampai dua jam untuk bisa menumpang angkot gratis mikrotrans.

"Yang bermasalah sekarang ini adalah angkot. Kemarin, warga itu menunggu angkot hampir dua jam, baru dapat angkot," kata Ketua RT 005 RW 12 Kelurahan Marunda Saharudin Samad kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Sulit Akses Transportasi Umum dan Bus Sekolah, Alasan Warga Marunda Belum Mau Direlokasi ke Rusunawa Nagrak
Karena tak kunjung dapat mikrotrans, warga disebut harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memesan ojek online.

Saharudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbanyak angkutan umum demi memudahkan aktivitas warga.

"Yang sekarang warga lagi butuhkan itu penambahan angkutan umum JakLingko, khususnya dari Rusunawa Marunda ke Rusunawa Nagrak, begitu sebaliknya," imbuh Saharudin.

Warga Rusunawa Marunda direlokasi setelah atap beton Rusunawa Marunda Blok C5 ambruk pada Rabu (30/9/2023).

Beruntung, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Lokasi kejadian langsung dibatasi agar tidak ada warga yang melintas di atas puing.

Baca juga: Desak Pemprov DKI Segera Perbaiki Rusunawa Marunda, Anggota DPRD: Kondisinya Sudah Memprihatinkan

Setelah insiden ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memutuskan untuk merelokasi 451 KK yang tinggal di Rusunawa Marunda Cluster C.

Relokasi ini juga menyusul adanya hasil penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) pada 2022 yang menyatakan bangunan Rusunawa Marunda Cluster C sudah tidak layak huni dan membahayakan warga.

Warga menerima relokasi tersebut. Namun, mereka menuntut beberapa hal demi keberlangsungan masyarakat di Rusunawa Nagrak.