Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fokus Kurangi Kemacetan, Heru Budi Mengukuhkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta

Kompas.com - 25/09/2023, 20:38 WIB
Abdul Haris Maulana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengukuhkan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9/2023).

Pengukuhan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pengukuhan anggota DTKJ bisa menjadi babak baru bagi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

Baca juga: Tabebuya Bermekaran di Jakarta, Pemprov DKI: Bisa Jadi Penurun Stres akibat Macet

"Jadi rekan-rekan anggota DTKJ ini sudah bekerja sejak April dan periode kerja mereka akan selesai pada Maret 2026. Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan," ujar Syafrin Liputo, dalam keterangan resminya, Senin (25/9/2023).

Sementara itu, Ketua DTKJ terpilih Haris Muhammadun menjelaskan, anggota DTKJ terdiri dari berbagai latar belakang.

Mereka diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan untuk mengurangi kemacetan Jakarta.

"Kami ada 19 orang. Ada unsur akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transportasi, pengguna transportasi, awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta," kata Haris.

"Dari berbagai background itu, kita ingin bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan transportasi Jakarta menjadi lebih baik seperti slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia," sambungnya.

Baca juga: Perpindahan Ibu Kota Negara Diharapkan Tekan Kemiskinan dan Urai Kemacetan Jakarta

Haris mengungkapkan, DTKJ fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta.

Di antaranya fokus memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi kebijakan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai rekomendasi kebijakan work from home (WFH) dan work from office (WFO) untuk warga yang bekerja di Jakarta.

"Pertama, waktu pengaturan ulang jam kerja yang pada akhirnya kami memang evaluasi dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kita memperluas jangkauan angkutan umum," ungkap Haris.

Lebih lanjut, Haris menyampaikan bahwa saat ini DTKJ sedang fokus untuk mendampingi rencana pembangunan LRT Jakarta rute 1B Velodrome-Manggarai.

Baca juga: Pilih Naik MRT ke Kantor, Muhadjir Effendy: Lebih Sehat dan Kurangi Macet

"Kita lakukan pendampingan supaya match (cocok) antara rencana dan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Sebetulnya, ada salah satu keinginan masyarakat seperti perpanjangan (Jalur LRT Velodrome) sampai ke Dukuh Atas. Komisi Litbang kita sedang melakukan kajian bersama stakeholder yang lain," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com