Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Ada ASN DKI Kolusi dan Nepotisme, Heru Budi: "Muter-muter" Cari Jabatan!

Kompas.com - 03/10/2023, 19:04 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap adanya dugaan praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 3 dan 4.

Hal itu dibeberkan Heru Budi saat ia melantik sejumlah ASN eselon 3 dan 4 sebagai pejabat administrator dan pengawas, Selasa (3/10/2023).

"Ada nih teman-teman Anda sekalian yang baru duduk enam bulan jadi eselon 3, baru duduk jabatan eselon 4, sudah muter-muter cari jabatan," ujar Heru Budi saat berpidato usai pelantikan, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Tegur ASN yang Tak Pakai Kemeja Putih Saat Dilantik, Heru Budi: Anda Tidak Disiplin!

"Baru satu tahun duduk, muter cari. Datang ke si A, ke si B, ke si C. Kerja yang bener!" sambung Heru dengan nada tegas.

Heru Budi lantas bercerita tentang sepak terjangnya lebih dari 30 tahun menjadi ASN sampai akhirnya menjadi eselon satu dan menduduki jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Untuk bisa menduduki posisinya saat ini, Heru mengaku harus melewati perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Berbagai tugas dan penempatan juga harus dia lakoni.

Baca juga: Lantik 309 ASN, Heru Budi: Harus Tahu Aturan Menjelang Pemilu dan Jangan Flexing!

"Saya masuk DKI tahun 92, 93. Jadi kasubag 11 tahun. Jadi Kabag sudah muter-muter. Jadi eselon dua ya muter-muter. Tidak ada untuk meraih sebuah tangga kesuksesan itu dengan mudah, tidak ada," ungkap Heru Budi.

Bersamaan dengan itu, Heru Budi juga memperingatkan para ASN untuk tidak memanfaatkan kedudukan anggota keluarga dan kerabatnya yang lebih tinggi.

Menurut Heru Budi, para ASN harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan menunjukkan kinerja terbaik, jika ingin mendapatkan penghargaan.

Baca juga: Heru Budi Perintahkan BKD Tindak ASN yang Tak Pakai Kemeja Putih Saat Pelantikan

"Berikutnya jika ada di ruangan ini yang punya suami, kakak, memiliki jabatan lebih tinggi dari anda, memiliki kewenangan lebih dari anda, jangan kekuasaan itu dibawa ke kantor anda," tutur Heru.

"Anda sebagai eselon 4 posisikan sebagai eselon 4, anda sebagai eselon tiga posisikan sebagai eselon tiga. Jangan mentang-mentang suami atau istrinya punya jabatan lebih tinggi dari Anda, seenaknya bekerja. Didengerin lho ya!" pungkasnya.

Sebagai informasi, 309 ASN dilantik Heru Budi menjadi eselon 3 dan 4 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

15 Tempat Wisata di Puncak untuk Libur Natal dan Tahun Baru

15 Tempat Wisata di Puncak untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Heru Budi Ajak Masyarakat untuk Cegah Banjir Bersama-sama

Heru Budi Ajak Masyarakat untuk Cegah Banjir Bersama-sama

Megapolitan
Hadapi Musim Hujan, Heru Budi Periksa Kesiapan Rumah Pompa Waduk Pluit

Hadapi Musim Hujan, Heru Budi Periksa Kesiapan Rumah Pompa Waduk Pluit

Megapolitan
Kuasa Hukum Aiman Mengaku Tak Diberitahu Polisi soal Perubahan Aturan Penyelidikan Peserta Pemilu

Kuasa Hukum Aiman Mengaku Tak Diberitahu Polisi soal Perubahan Aturan Penyelidikan Peserta Pemilu

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Ciluar Bogor

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Ciluar Bogor

Megapolitan
Aiman Berharap Tak Dapat Ancaman Usai Diperiksa soal Kasus Oknum Polisi Tak Netral

Aiman Berharap Tak Dapat Ancaman Usai Diperiksa soal Kasus Oknum Polisi Tak Netral

Megapolitan
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Purwanto Meninggal Dunia

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Purwanto Meninggal Dunia

Megapolitan
Pelantikan Ketua KPK Sementara Dinilai Cacat Hukum

Pelantikan Ketua KPK Sementara Dinilai Cacat Hukum

Megapolitan
Polisi Pastikan Tak Ada Intimidasi Terhadap Pentas Teater Butet Kartaredjasa

Polisi Pastikan Tak Ada Intimidasi Terhadap Pentas Teater Butet Kartaredjasa

Megapolitan
Usai Bakar Istrinya Hidup-hidup, Jali Langsung Berdagang

Usai Bakar Istrinya Hidup-hidup, Jali Langsung Berdagang

Megapolitan
Diperiksa 5,5 Jam, Aiman Dicecar 60 Pertanyaan soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral di Pemilu 2024

Diperiksa 5,5 Jam, Aiman Dicecar 60 Pertanyaan soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral di Pemilu 2024

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Dinas Bina Marga DKI Sebar Petugas untuk Bersihkan Tali Air yang Tersumbat

Antisipasi Banjir, Dinas Bina Marga DKI Sebar Petugas untuk Bersihkan Tali Air yang Tersumbat

Megapolitan
Kronologi Pembunuhan Wanita di Bogor oleh Pacarnya Sendiri

Kronologi Pembunuhan Wanita di Bogor oleh Pacarnya Sendiri

Megapolitan
BPBD dan KPU DKI Bahas Strategi Penanganan 2.841 TPS Rawan Banjir

BPBD dan KPU DKI Bahas Strategi Penanganan 2.841 TPS Rawan Banjir

Megapolitan
Usai Bunuh Pacarnya di Bogor, Alung Ternyata Dibantu Temannya Saat 'Buang' Jasad Korban ke Ruko Kosong

Usai Bunuh Pacarnya di Bogor, Alung Ternyata Dibantu Temannya Saat "Buang" Jasad Korban ke Ruko Kosong

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com