JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyelesaikan masalah penahanan ijazah pelajar di sekolah yang ditahan.
Menurut Johnny, Heru harus membayar uang sekolah para pelajar yang tak mampu membayar hingga berujung penahanan ijazah.
"Iya harus. Kenapa orang mampu tapi Pemprov DKI subsidi, sedangkan orang yang tidak mampir tapi tidak disubsidi," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (4/10/2023).
Baca juga: Ijazah Pelajar Sekolah Swasta Ditahan karena Biaya, Disdik DKI: Ortu Murid Terdampak Pandemi
Johnny menjelaskan, kasus penahanan ijazah pelajar sekolah swasta tersebar di beberapa wilayah Jakarta.
Namun, yang ia ketahui yakni SMK Ar-Raudhah, Strada, SMK Cikini dan SMK Walang di Koja, Jakarta Utara.
Hal itu diketahui anggota Fraksi PDI Perjuangan berdasarkan reses di daerah pemilihannya (dapil) itu.
"Ini masalah di seluruh DKI. Tapi Ini kan diketahui karena kebetulan itu dapil saya," kata Johnny.
Johnny kembali mendesak Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat mengatasi permasalah ini karena menyangkut masa depan anak, terlebih bagi yang ingin bekerja.
Baca juga: Heru Budi Telusuri Laporan Ijazah Pelajar Sekolah Swasta Ditahan karena Biaya
"Pemprov DKI harus melakukan gerak cepat, jadi dengan catatan memanggil seluruh Sekolah yang menahan ijazah. Ijazah itu ditarik, bahwa ada ikutan pembiayaan, pemrov harus membayar itu kepada sekolah swasta," ucap Johnny.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengungkap penyebab ditahannya ijazah pelajar lulusan sekolah swasta di Ibu Kota.
Menurut Purwosusilo, penahanan ijazah siswa di sekolah swasta itu disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga karena terdampak pandemi Covid-19.
"Sekolah swasta kan bayar SPP. Nah, karena Covid, orang tuanya berhenti kerja, akhirnya tidak bisa bayar itu tunggakan biaya pendidikan," ujar Purwosusilo, Senin (2/10/2023).
Namun, Purwosusilo mengaku belum mendata jumlah siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan.
Namun, lanjut Purwosusilo, Pemprov DKI Jakarta berencana membantu menyelesaikan masalah siswa dengan menyalurkan dana bantuan para siswa untuk melunasi tunggakan SPP.
"Kami menganggarkan di hibah YBJ (Yayasan Beasiswa Jakarta). Kami juga komunikasikan dengan sekolah, kenapa bisa menahan ijazah begini? Lalu ke Baznas," ucap Purwosusilo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.