Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Alasan Penghentian Tilang Uji Emisi Terlalu Mengada-ada

Kompas.com - 03/11/2023, 15:49 WIB
Abdul Haris Maulana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut bahwa alasan di balik penghentian tilang uji emisi tidaklah logis.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya kembali menghentikan tilang uji emisi pada Kamis (2/11/2023) karena banyak masyarakat yang komplain dan butuh sosialisasi lagi.

"Ini alasan yang mengada-ngada, maksud saya alasan yang terlalu dibuat-buat. Menurut saya enggak rasional juga," ungkap Trubus kepada Kompas.com, Jumat (3/11/2023).

"Kalau memang dikomplain, harusnya yang 11 hari dulu (pelaksanaan tilang uji emisi 1-11 September 2023) sudah dikomplain, harusnya sudah ada solusi dong," sambung Trubus.

Baca juga: Tilang Uji Emisi Dihentikan, Pengamat: Uang Denda Harus Dikembalikan ke Pengendara yang Sudah Kena Tilang

Trubus mengatakan, masyarakat sudah tahu soal adanya denda dalam tilang uji emisi sejak kebijakan tersebut pertama kali diterapkan pada 1-11 September 2023 lalu.

Namun, para pembuat kebijakan tidak mengerti juga akan kondisi masyarakat saat ini, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

"Mereka protes-protes kenapa? Karena pemerintahnya tidak memahami suasana kebatinan masyarakat. Sejak pemerintah ini sangat jelijih terhadap pajak, masyarakat kita kan daya belinya turun drastis, jadi menengah ke bawah ini tidak punya kemampuan," ujar Trubus.

"Nah itulah, daya beli turun drastis kemudian mereka teriak. Uang Rp 250.000 berat, Rp 500.000 juga berat itu. Jadi ini yang tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan, termasuk pelaksana kebijakan itu sendiri," lanjutnya.

Adapun terkait penghentian tilang uji emisi, Trubus mengatakan bahwa uang denda harus dikembalikan ke pengendara yang sudah terkena tilang.

Hal itu perlu dilakukan agar tidak melukai perasaan pengendara yang sudah terlanjur kena tilang dan membayar denda.

Baca juga: Penghentian Tilang Uji Emisi Melukai Masyarakat yang Sudah Kena Tilang

"Ini kan cuma sehari doang (pemberlakuan tilang uji emisi), yang menjadi permasalahan kemudian mereka-mereka yang sudah bayar harus diapain, harusnya dikembaliin dong (uang dendanya) karena tanggung jawab pemerintah itu," tutur Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya kembali menghentikan tilang uji emisi di Jakarta. Padahal, tilang uji emisi itu baru digelar lagi pada Rabu (1/11/2023).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, tilang uji emisi dihentikan karena mendapat respons negatif dari masyarakat.

"Soal penilangan uji emisi dihilangkan, banyak masyarakat yang komplain," kata Latif.

"Banyak masyarakat yang istilahnya masih butuh sosialisasi lagi," imbuh dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Megapolitan
Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Megapolitan
Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung 'Political Will' Heru Budi

Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung "Political Will" Heru Budi

Megapolitan
Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Megapolitan
Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Megapolitan
Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Megapolitan
'Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal'

"Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal"

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com