Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Petugas KPPS: Kalau Bisa Pemilu 2024 Jangan Serentak, Kasihan Petugas...

Kompas.com - 04/12/2023, 18:14 WIB
Baharudin Al Farisi,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama Winda Fitri (37) berharap agar pemerintah tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.

“Kalau saran aku sih, jangan dibarengin. Maksudnya, kayak Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan lain-lain. Terlalu banyak, kasihan petugas,” kata Winda saat ditemui Kompas.com di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).

Walau pekerjaannya hanya duduk, tapi menurut Winda, petugas KPPS memerlukan konsentrasi yang penuh karena menyangkut negara.

Baca juga: Dinkes DKI Siagakan Ambulans di Kelurahan untuk Antisipasi KPPS Sakit di Pemilu 2024

Selain itu, Windah berharao agar pemerintah memeperhatikan bayaran untuk petugas KPPS.

“Kami kan ibaratnya itu tugas negara. Kayaknya, honor yang segitu, enggak sebanding. Sama itu lho, terlalu banyak yang kita coblos, terlalu banyak caleg. Kadang kan lansia kurang paham, beda sama anak sekarang,” ujar Winda.

Winda menceritakan saat dia menjadi petugas KPPS Pemilu serentak pada 17 April 2019.

Winda yang saat itu masih berusia 32 tahun diajak oleh Ketua RT setempat. Alasannya, untuk mengisi waktu kosong sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan tambahan pemasukan dengan bayaran Rp 800.000.

“Aku sudah dua kali jadi petugas KPPS, 2014 dan 2019. Di 2019, aku ditugaskan di TPS 49 di Kebagusan. Kalau enggak salah, ada 200-an pemilih pada saat itu,” kata Winda.

Karena sudah ada perbandingan, menurut Winda, Pemilu 2019 menjadi suatu yang sangat melelahkan karena banyaknya surat suara.

Pada Pemilu 2019, terdapat lima suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, Winda bersama petugas KPPS yang lain harus mengikuti pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) selama tiga bulan.

Sewaktu hari pelaksanaan, yakni 17 April 2019, ia harus tiba di tempat pemungutan suara (TPS) pukul 06.00 WIB. Oleh karena itu, Winda harus meninggalkan anak dan suaminya di rumah.

Baca juga: Dinkes DKI Hitung Kebutuhan Suplemen dan Vitamin untuk KPPS Pemilu 2024

“Sudah harus stand by jam 06.00 WIB. Nah, jam 07.00 WIB kami upacara dulu, berdoa, nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, ya sudah, mulai,” ucap Winda.

“Terus istirahat, mulai lagi. Nah, penutupan pemungutan suara itu kalau enggak salah pukul 13.00 WIB. Setelahnya, penghitungan,” ujar Winda lagi.

Kendati demikian, Winda tidak menyangka waktu penghitungan ternyata cukup lama dan berbeda jauh pada Pemilu 2014 yang selesai pukul 15.00 WIB.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Megapolitan
Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com