Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Kompas.com - 09/12/2023, 18:29 WIB
M Chaerul Halim,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menyebut Pemkot Depok telah membohongi masyarakat dengan janji berobat gratis hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Menurut dia, hingga saat ini masih ada masyarakat Depok yang tidak bisa menikmati layanan berobat gratis dengan menggunakan KTP.

Padahal, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan bahwa kebijakan berobat gratis hanya bermodalkan KTP Depok telah berlaku mulai 1 Desember 2023.

"Ternyata tidak seindah yang disampaikan. Banyak hal berbelit yang menjadi persyaratan penggunaan KTP untuk berobat. Tanggal 7 Desember 2023 kemarin, warga saya berobat ke puskesmas ternyata juga enggak bisa menggunakan KTP," kata Hendrik dalam pesan singkat, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Mulai Desember 2023, Warga Depok Non-peserta BPJS Kesehatan Bisa Berobat Gratis dengan Tunjukkan KTP

Di samping itu, Hendrik pun sempat mencoba menggunakan KTP-nya agar mendapatkan layanan kesehatan gratis saat berobat di salah satu rumah sakit di Depok.

Namun, kenyataannya Hendrik tetap tidak bisa menikmatinya.

"Saya kan iseng nanya apa betul bisa dan apa sudah ada koordinasi ataupun sosialisasi pemkot ke RS tersebut? Ternyata tidak ada," ucap dia.

Karena itu, Hendrik menyayangkan apa yang sudah dijanjikan Imam Budi Hartono ternyata tak sesuai fakta di lapangan.

"Sudahlah berhenti membohongi rakyat dengan janji-janji manis yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa dinikmati rakyat," ungkap politikus PDI-P itu.

Baca juga: Warga Depok Keluhkan KIS Tiba-tiba Non-aktif, Dinsos: Berobat Sebut NIK Saja

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyebut warga Depok sudah bisa berobat gratis ke puskesmas atau rumah sakit terdekat hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP.

Kebijakan ini berlaku sejak 1 Desember 2023.

"Saya ingin menyampaikan, sekarang di Depok berobat cukup pakai KTP per 1 Desember 2023," kata Imam saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/12/2023).

Mulai awal bulan ini, layanan kesehatan di Kota Depok telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) alias Jaminan Kesehatan Semesta.

UHC berlaku bagi warga Depok yang sudah maupun belum punya asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

"Depok sudah UHC. Kalau sakit ke puskesmas, bagi yang sudah punya BPJS, silakan tunjukkan KTP-nya," ujar Imam.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com