Berantas Judi Online, Walkot Depok-Forkopimda Koordinasi untuk Gelar Sidak

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris akan melakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas strategi pemberantasan judi online (judol).

"Dari presiden tentunya akan menjadi pelajaran buat kita bersama teman-teman Forkopimda dalam rakor di bulan ini juga. Akan kita intensifkan, memang dalam data ini (judi online) di Jawa Barat tertinggi nih. Tentu Depok enggak tertinggi tapi di Jabar tinggi," kata Idris kepada Kompas.com, Kamis (27/6/2204).

Idris menyampaikan, untuk sementara dirinya belum menerima laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat judol.

"Belum (ada temuan ASN judi online), mudah-mudahan enggak ada ya," ungkap Idris.

Namun, kata Idris, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyasar masyarakat.

Baca juga: Polisi Ajukan Surat Permohonan Pemblokiran 27 Situs Judi Online ke Kominfo

"Iya (bakal sidak), nanti akan kita rapat koordinasi dengan Forkopimda bersama-sama gitu. (Dan ini) untuk Kota Depok, bukan pemerintah saja," ujar Idris.

Ia tegaskan, seluruh sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap berlandaskan hasil konsultasi dengan kementerian terkait.

"(Sanksi) sesuai ketentuan perundangan, ya belum (dirapatkan), kita ini kan nanti. Tetap kita konsultasikan ke kementerian terkait dan belum ada arahan selanjutnya," jelas Idris.

Sebagai informasi, wilayah Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banhak ditemukan pemain judi online, yaitu sebanyak 535.644 orang.

Baca juga: Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan Situs Judi Online

“Yang pertama adalah yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644 (orang), dan nilai transaksinya Rp 3,8 triliun di Jawa Barat,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai rapat koordinasi pemberantasan judi online di Gedung Kemenko PMK, Selasa (25/6/2024).

Angka itu mengalahkan provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berada di posisi kedua dengan 238.568 orang.

"Yang kedua adalah Daerah Khusus Jakarta pelakunya 238.568 (orang), total transaksinya Rp 2,3 triliun,” terang Hadi.