Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang: Masak Pak Jokowi Enggak Bisa Tertibkan PKL?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang menilai pemerintah kurang ketat mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL). Dari kacamata pedagang, pemerintah kalah dari preman.

"Kalau orang (pengelola) pasar tidak bisa, kan ada yang lebih tinggi. Termasuk Pak Jokowi, masak suruh menertibkan enggak bisa," kata Abdul (61), pedagang Blok G Lantai 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Pria asal Pekalongan yang sudah 20 tahun berdagang ini mengatakan, jumlah PKL mulai menggila sejak dua tahun terakhir. Tahun 2008, para pedagang diperbolehkan menggelar dagangannya di badan jalan, dua bulan sebelum Lebaran.

Namun, sudah dua tahun terakhir ini para pedagang musiman tersebut berubah jadi PKL yang menjamur setiap hari. Setiap tahun jumlahnya semakin banyak dan semakin memadati jalanan di kawasan Tanah Abang. "Karena tidak ada yang melarang, terlalu dibebasin," ujar Abdul.

Abdul bukan tidak mengerti soal berdagang di badan jalan itu melanggar aturan. Namun, ia memastikan aturan hanyalah tetap menjadi aturan, jika tidak ada sanksi tegas. Ia merasa heran dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan PKL berjualan mulai pukul 10.00.

"Tadinya bersih itu (jalan). Ya, memang dari DKI ada mobil Satpol PP yang berjaga, (tetapi) pedagang boleh buka entar jam 10.00, he-he-he," kata Abdul setengah berbisik.

Ia sendiri tidak tahu mengapa PKL diperbolehkan menggelar lapaknya sejak pagi hari. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya rencana jauh-jauh hari untuk sosialisasi relokasi PKL sehingga pada bulan Ramadhan, PKL bisa menempati kios yang disediakan.

Namun, karena pemerintah terlambat melakukan relokasi, sebagai sesama pedagang, ia pun mengaku sayang jika harus pindah lokasi. Apalagi sebagian PKL itu memperoleh modal usahanya dari utang.

"Kalau mau pembersihan, habis Lebaran total-tal. Kalau sekarang berani mati deh, urusannya buat anak-cucu. Dengar rencana relokasi, mereka sudah panik, bisa perang," ujarnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memindahkan PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang. Pemprov DKI memprioritaskan relokasi untuk PKL yang memiliki KTP Jakarta. Adapun PKL yang tak memiliki KTP Jakarta akan diundi untuk menempati lapak yang tersedia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com