Ini Pernyataan Basuki yang Menyinggung Fraksi PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD DKI merasa tersinggung oleh pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akibatnya, Fraksi PPP memilih walkout begitu mengetahui Basuki Tjahaja Purnama menghadiri sidang paripurna DPRD, Senin (2/9/2013).

Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, pimpinan DPRD DKI harus memberikan respons terhadap surat pemanggilan kepada Basuki. "Surat kami belum ditanggapi sama pimpinan DPRD DKI. Kita konsisten terhadap rapat pimpinan gabungan, yang minggu lalu memutuskan untuk memanggil Wagub," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Menurut dia, surat peringatan pemanggilan Wagub itu telah diberikan kepada pimpinan DPRD DKI sejak satu bulan lalu. Namun, menurut dia, surat itu belum dilayangkan pimpinan DPRD kepada Wagub Basuki. Dalam surat pemanggilan itu, Fraksi PPP meminta pimpinan DPRD DKI memanggil Basuki untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan kontroversialnya selama ini.

Matnoor menyatakan, dua pernyataan Basuki yang dianggapnya telah melecehkan DPRD. "Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.

Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Basuki.

Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang keluar dari ruangan sidang hari ini adalah Matnoor Tindoan, Ridho Kamaludin, dan Abdul Aziz. Adapun Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung tidak tampak menghadiri sidang.

Menurut Fraksi PPP, pernyataan kontroversial Basuki selama ini dianggap melecehkan institusi DPRD. Pernyataan tegas Basuki itu juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki. Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki.