Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Primordialisme, Warga Luar Jakarta Boleh Daftar CPNS DKI

Kompas.com - 06/09/2013, 21:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI membuka kesempatan kepada siapa pun yang ingin mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) DKI. Tahun ini syarat KTP Jakarta bagi peserta ujian CPNS dihapus.

"Penerimaan CPNS DKI boleh dari KTP seluruh Indonesia. Enggak boleh lagi ada orang Papua, cuma boleh kerja di Papua, dan sebagainya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Basuki melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar tidak ada pembedaan suku dalam penerimaan CPNS. Oleh karena itu, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mendaftar PNS di mana saja.

"Hal ini yang membuat bangsa terpecah belah, menjadi primordial. Idealnya PNS itu perekat NKRI. Selama tes kompetensinya masuk, boleh-boleh saja dari luar kota," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, penerimaan CPNS DKI tetap diprioritaskan untuk penduduk yang memiliki KTP Jakarta. BKD sedang menyusun kuota yang akan diberikan kepada penduduk di luar Jakarta, yakni dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Menurut dia, karena Jakarta merupakan ibu kota negara, daerah lain dapat diberi kesempatan untuk melamar menjadi CPNS DKI.

"Kalau soal prioritas untuk proporsi kelulusan, akan tetap diprioritaskan penduduk yang ber-KTP DKI," kata Made.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan alokasi 1.515 orang CPNS. Usulan formasi yang disampaikan ke Kemenpan dan RB telah disetujui, yakni 20 persen untuk tenaga pendidikan, khususnya guru kelas SD, 35 persen untuk tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga medis), dan 45 persen dari rumpun teknis dan administrasi.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, syarat umum untuk bisa mengikuti CPNS DKI adalah KTP, TOEFL Prediction minimal 400, IPK minimal 2,6 untuk S-1, dan untuk SMK nilai rata-rata rapor 7.

Untuk usia, lulusan S-1 harus berumur 18-33 tahun, lulusan D-3 18-30 tahun, dan lulusan SMK 18-25 tahun. Untuk dapat mengikuti tes CPNS, pelamar dapat mendaftar melalui online maupun PO BOX. Mendaftar melalui jalur online dapat dilakukan di website resmi http://rekrutmen.jakarta.go.id hingga 20 September 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com