Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Mobil Murah Tak Sesuai Kebijakan Wapres

Kompas.com - 18/09/2013, 12:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebelum kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) disetujui Pemerintah Pusat, rupanya Wakil Presiden Boediono telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Dua kebijakan itu jelas bertentangan.

"Beliau sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan DKI. Jadi, kan seolah-olah tidak berguna lagi kalau dibanjiri mobil," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Hal itulah yang membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyurati Wapres Boediono. Sebab, posisi Pemprov tidak bisa menolak peredaran mobil murah yang sudah disetujui Pemerintah Pusat.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, maka Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung kota Jakarta.

Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan penambahan bus transjakarta sebanyak 310, ditambah puluhan unit yang dibeli operator melalui lelang Unit Pengelola Transjakarta. Selain itu, ada penertiban angkutan umum yang bobrok, penertiban terminal bayangan, dan penaikan tarif parkir on street.

Pemprov DKI juga masih menunggu kedatangan ratusan bus sedang pada November mendatang. "Pokoknya sekarang prinsip Pak Gubernur, kalau belum ada bus yang nyaman, kamu jangan sampai menyusahkan orang," kata Basuki.

Pada September 2010 lalu, Wapres Boediono telah menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta":
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation.
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
PMI Jakbar Sebut Stok Darah Mulai Meningkat Akhir April 2024

PMI Jakbar Sebut Stok Darah Mulai Meningkat Akhir April 2024

Megapolitan
Nekatnya Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris, Gelapkan Uang Perusahaan Rp 172 Juta untuk Judi 'Online' dan Bayar Utang

Nekatnya Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris, Gelapkan Uang Perusahaan Rp 172 Juta untuk Judi "Online" dan Bayar Utang

Megapolitan
Psikolog Forensik: Ada 4 Faktor Anggota Polisi Dapat Memutuskan Bunuh Diri

Psikolog Forensik: Ada 4 Faktor Anggota Polisi Dapat Memutuskan Bunuh Diri

Megapolitan
Belum Berhasil Identifikasi Begal di Bogor yang Seret Korbannya, Polisi Bentuk Tim Khusus

Belum Berhasil Identifikasi Begal di Bogor yang Seret Korbannya, Polisi Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
Taman Jati Pinggir Petamburan Jadi Tempat Rongsokan hingga Kandang Ayam

Taman Jati Pinggir Petamburan Jadi Tempat Rongsokan hingga Kandang Ayam

Megapolitan
Pengelola Rusun Muara Baru Beri Kelonggaran Bagi Warga yang Tak Mampu Lunasi Tunggakan Biaya Sewa

Pengelola Rusun Muara Baru Beri Kelonggaran Bagi Warga yang Tak Mampu Lunasi Tunggakan Biaya Sewa

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Data 121 Lahan Warga untuk Dibangun Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

Pemprov DKI Mulai Data 121 Lahan Warga untuk Dibangun Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com