Menurut Basuki, dibutuhkan kerja sama sejumlah pihak, termasuk Pemkot Depok, untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di Jakarta, terlebih Sungai Ciliwung memberi kontribusi besar dalam usaha mengantisipasi banjir di Jakarta.
"Kita semua tahu teori, Jakarta tak berdiri sendiri. Makanya, Sungai Ciliwung seperti di Depok yang konturnya rendah, jangan diberi izin mendirikan rumah. Bukan kami mau mencampuri urusan Depok, hanya dibutuhkan kerja sama," tuturnya, Sabtu (16/11/2013).Pemprov DKI, lanjut Basuki, bersedia membeli jika ada pemilik lahan di bantaran Kali Ciliwung Depok yang mau menjual lahannya. Sedangkan pengelolaannya, bila sudah dibeli, akan kembali diserahkan ke Pemkot Depok.
"Jika pemiliknya mau jual, DKI akan beli lahan itu untuk menjadi danau. Nanti bisa kami serahkan ke Depok untuk dikelola. Tak masalah, bisa kerja sama," jelasnya.
Tentang kesinambungan kebijakan, Basuki menegaskan, bukan bermaksud ingin mencampuri urusan wilayah lain. Mengenai kerja sama, menurut Basuki, sudah dirintis sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.
"Jakarta harus sudah menjadi megapolitan sehingga harus ada kesinambungan. Seperti halnya transportasi, kami sudah membentuk otoritas transportasi Jabodetabek," ungkapnya seperti dikutip Tribunnews.
Namun, Basuki menyadari bahwa sebagai wilayah pemerintahan, Depok memiliki otoritas. Ia pun tidak bisa memaksa bila Pemkot Depok memiliki kebijakan sendiri.
"Tapi, kalau Depok tetap kasih izin daerah landai diuruk untuk didirikan rumah, itu hak pemerintah Depok. Makanya, dibutuhkan tangan pemerintah pusat untuk intervensi," tegasnya. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.