Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pria Ini Minta Ganti Rugi Rp 2 Miliar atas Rumahnya di Taman Burung Pluit

Kompas.com - 16/12/2013, 20:01 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Taman Burung Waduk Pluit tetap menuntut ganti rugi atas rumah mereka yang dibongkar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendapat ganti rugi, mereka berjanji pindah.

Ali (38), warga yang mengklaim memiliki rumah paling banyak di lahan tersebut, mengatakan, ia telah membangun 10 rumah permanen dengan biaya Rp 4 miliar. Ia berharap ada ganti rugi atas bangunannya, setidaknya setengah dari uang yang telah ia keluarkan.

"Kalau sudah diberikan uang ganti rugi, kita janji akan pindah dari sini," kata pengusaha pelelangan ikan di Jakarta Utara tersebut saat ditemui Kompas.com, Senin (16/12/2013).

Ali menyebutkan, selama pemerintah belum memberikan ganti rugi, warga akan tetap bertahan. Ia merasa pemerintah tidak menunjukkan rasa manusiawi. Ia berharap pemerintah mendatangi warga dan melakukan dialog dengan mereka karena warga merasa dirugikan. Ali bersama para warga yang masih bertahan menutup Jalan Pluit Timur Blok G dengan harapan mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.

"Razia topeng monyet saja dibayar Rp 1 juta, masak rumah yang dibangun pakai uang enggak diganti," kata dia.

Menurut Ali, penutupan jalan itu dilakukan dengan tujuan agar aparat pemerintah setempat datang ke tempat tersebut. Ketika dikonfirmasi, Rusdiyanto, Camat Penjaringan, mengatakan bahwa hingga kini tercatat ada 148 kepala keluarga (KK) yang sudah pindah ke rumah susun. "Ke (Rusun) Pinus Elok ada 88 KK, sisanya ke Rusun Cipinang Besar Selatan," ujar Rusdiyanto.

Rusdiyanto mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak akan memberikan uang ganti rugi karena lahan yang ditempati warga adalah milik pemerintah. Meski demikian, Pemprov DKI akan menyediakan rumah susun bagi warga yang bersedia direlokasi. "Bahwa yang namanya menyerobot tanah negara tidak akan diberikan uang ganti rugi," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa sebagian warga yang rumahnya dibongkar itu tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah susun. Selain karena tidak memiliki KTP DKI, warga di sana juga mengontrak kepada warga yang menguasai lahan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com