Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadisdik DKI Tujuh Tahun "Gowes" ke Kantor

Kompas.com - 03/01/2014, 16:28 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membiasakan diri untuk bersepeda setiap Jumat, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto telah menerapkannya. Oleh karena itu saat mendapat instruksi, dia tidak merasa keberatan.

Pada hari pertama pemberlakuan larangan membawa kendaraan pribadi bagi PNS DKI Jakarta, Jumat (3/1/2014) ini, Taufik tampak bugar dengan jaket kuning, celana olahraga, helm pengaman, dan kacamata hitam. Ia "menggowes" sepeda lipatnya yang bermerek Dahon bersama kepala bidang dan kepala suku dinas pendidikan.

"Saya bersepeda ke kantor sudah tujuh tahun. Pas masih jadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) lanjut sekarang jadi Kadisdik tiap Selasa dan Jumat rutin gowes," kata Taufik kepada Kompas.com, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Rute yang ditempuh Taufik cukup jauh, yakni dari Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur, menuju kantor Dinas Pendidikan di Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Menurut Taufik, menggunakan sepeda jauh lebih praktis dibandingkan dengan kendaraan dinasnya. Ia biasanya "menggowes" hanya dalam waktu 50 menit untuk mencapai kantornya. Malah, jika dia mengendarai mobil dinasnya, waktu tempuh mencapai 75 menit.

Oleh karena itu, ia rutin melaksanakan "bike to work" dua kali dalam seminggu. Di samping itu, banyak manfaat lainnya yang diperoleh saat menggunakan sepeda ke tempat kerja, yakni berdampak baik pada kesehatan, dapat melihat pemandangan, dan mendapat udara segar.

Taufik menggunakan sepeda tak hanya saat ke kantor. Terkadang, ia juga menggunakan sepeda untuk memonitor kegiatan-kegiatan sekolah.

Menurutnya, jika semua guru di Ibu Kota mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum, maka ada 38.000 orang yang tidak menggunakan kendaraan pribadi di DKI Jakarta sebulan sekali. Oleh karena itu, guru dapat memberi kontribusi penghematan bahan bakar minyak (BBM) hingga 38.000 liter per harinya.

"Kalau satu guru menghabiskan dua liter, maka dua kali lipatnya. Belum lagi ditambah PNS Dinas Pendidikan lainnya yang bekerja di kantor, bukan di sekolah," ujar Taufik.

PNS DKI Jakarta saat ini berjumlah sekitar 71.455. Setiap Jumat pada pekan pertama mereka dilarang menggunakan kendaraan pribadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com